SURABAYA, Bacasaja.id - Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendidikan tahun 2026. Langkah ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati, usai pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Senin (20/10/2025).
Menurut Ajeng, total anggaran pendidikan pada 2026 mencapai sekitar Rp2,1 triliun, turun sekitar Rp116 miliar dibandingkan 2025 yang mencapai Rp2,3 triliun. Ia menegaskan bahwa penurunan ini bukan berarti adanya pemangkasan program, melainkan penyesuaian teknis karena sebagian dana kini langsung disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Salah satu contohnya tunjangan profesi guru yang sebelumnya dikelola daerah, kini langsung ditangani pusat. Tapi nominalnya tetap sama seperti tahun 2025, hanya mekanisme penyalurannya yang berubah,” jelas Ajeng.
Meski terjadi penyesuaian, Pemkot Surabaya tetap memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya pembangunan unit sekolah baru (USB) di kawasan padat penduduk. Ajeng menyebut, pembangunan SD yang sempat tertunda tahun 2025 akan dilanjutkan di wilayah Tambak Wedi, sedangkan untuk tingkat SMP, dua sekolah baru akan dibangun di Gunung Anyar dan Sambi Kerep setelah tiga sekolah rampung tahun ini.
“Tambahan lokasi seperti Tambak Wedi, Medokan, dan Warugunung juga tetap kami dorong untuk mendapat peningkatan fasilitas, mulai dari ruang kelas, lapangan, hingga sarana penunjang lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, rencana pembangunan SMP di Karang Pilang dipastikan belum dapat direalisasikan tahun depan karena faktor aset dan kesiapan lahan.
Di sisi lain, Ajeng memastikan program beasiswa dan insentif bagi guru PAUD tetap berjalan. Saat ini, guru PAUD di tingkat RW masih menerima honorarium sekitar Rp700 ribu per bulan. Pemkot juga mulai menerapkan kebijakan baru dengan mensyaratkan lulusan S1 bagi guru PAUD yang baru direkrut, namun guru lama tetap dijamin keberlanjutan haknya.
“Banyak guru PAUD berharap kenaikan insentif karena jaspelnya setara dengan Kader Surabaya Hebat (KSH). Peningkatan ini juga penting untuk menarik minat guru baru sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan,” tutur Ajeng.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan Rp4,4 miliar untuk program pendidikan gratis bagi anak-anak TK dari keluarga tidak mampu, yang akan menyasar 7.331 anak penerima manfaat bekerja sama dengan Dinas Sosial.
Ajeng menambahkan, Pemerintah Kota juga perlu memperkuat realisasi pendidikan gratis 13 tahun, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, pembangunan sekolah negeri baru menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan, terutama di wilayah seperti Semampir dan Tambak Wedi, yang masih minim fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
“Masih banyak warga yang kesulitan membayar SPP, terutama di sekolah swasta. Maka pembangunan sekolah negeri harus jadi prioritas agar pendidikan benar-benar bisa diakses semua kalangan,” tegasnya.
Komisi D DPRD Surabaya juga berkomitmen untuk terus mengawal serapan anggaran pendidikan agar berjalan optimal. Target serapan APBD 2025 sendiri diharapkan bisa mencapai 85 persen.
Ajeng menegaskan, alokasi anggaran pendidikan tetap diarahkan untuk memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari total APBD, termasuk melalui program yang berada di bawah Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra) seperti beasiswa SMA/SMK dan beasiswa kuliah Pemuda Tangguh.
“Saat ini anggaran pendidikan sekitar 17,4 persen, tetapi jika digabungkan dengan pos Kesra dan sektor lain yang mendukung pendidikan, maka target di atas 20 persen akan tetap tercapai,” pungkas Ajeng. ***
Editor : Redaksi
