Ketua DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemangkasan Dana TKD Rp 20 Triliun Lebih

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf

i

SURABAYA, Bacasaja.id – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah.

Desakan ini muncul setelah adanya pengurangan TKD sebesar Rp 2,8 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sekitar Rp 17,5 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota se-Jatim.

“Kami berharap Menteri Keuangan dapat meninjau kembali pemangkasan dana TKD ini. Dana ini sangat penting bagi daerah untuk menjalankan pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Musyafak, Selasa (21/10/2025).

Musyafak menjelaskan, pengurangan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program-program strategis nasional yang tengah dijalankan Presiden Prabowo, seperti Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia juga menilai sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan ikut terdampak secara signifikan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini turut menyoroti kebijakan Opsen Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang membuat Pemprov Jatim kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 4,8 triliun karena hanya memperoleh 40 persen dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data, alokasi TKD untuk Jawa Timur tahun 2026 mengalami penurunan 24,21 persen dibandingkan tahun 2024. Jika pada tahun 2024 Jatim menerima Rp 11,4 triliun, maka berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No S-62/PK/2025, tahun depan Jatim hanya akan mendapatkan Rp 8,8 triliun.

Musyafak menyampaikan kekhawatirannya bahwa pemangkasan ini dapat memaksa pemerintah daerah mengurangi belanja sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meskipun sudah diatur dalam mandatory spending.

“Kami akan berupaya melobi pemerintah pusat agar besaran pemangkasan TKD untuk Jatim dapat ditinjau kembali. Kami juga akan mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari 3 persen menjadi 10 persen sebagai solusi alternatif,” pungkasnya. (dims)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…