Ketua DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Pemangkasan Dana TKD Rp 20 Triliun Lebih

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf

i

SURABAYA, Bacasaja.id – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah.

Desakan ini muncul setelah adanya pengurangan TKD sebesar Rp 2,8 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sekitar Rp 17,5 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota se-Jatim.

“Kami berharap Menteri Keuangan dapat meninjau kembali pemangkasan dana TKD ini. Dana ini sangat penting bagi daerah untuk menjalankan pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Musyafak, Selasa (21/10/2025).

Musyafak menjelaskan, pengurangan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program-program strategis nasional yang tengah dijalankan Presiden Prabowo, seperti Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia juga menilai sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan ikut terdampak secara signifikan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini turut menyoroti kebijakan Opsen Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang membuat Pemprov Jatim kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 4,8 triliun karena hanya memperoleh 40 persen dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data, alokasi TKD untuk Jawa Timur tahun 2026 mengalami penurunan 24,21 persen dibandingkan tahun 2024. Jika pada tahun 2024 Jatim menerima Rp 11,4 triliun, maka berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No S-62/PK/2025, tahun depan Jatim hanya akan mendapatkan Rp 8,8 triliun.

Musyafak menyampaikan kekhawatirannya bahwa pemangkasan ini dapat memaksa pemerintah daerah mengurangi belanja sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meskipun sudah diatur dalam mandatory spending.

“Kami akan berupaya melobi pemerintah pusat agar besaran pemangkasan TKD untuk Jatim dapat ditinjau kembali. Kami juga akan mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari 3 persen menjadi 10 persen sebagai solusi alternatif,” pungkasnya. (dims)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…