SURABAYA - Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I Fraksi Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pemangkasan anggaran terhadap lembaga-lembaga strategis penanganan bencana. Hal tersebut disampaikan BHS saat meninjau langsung posko pengungsian korban banjir di Aceh Tamiang, Rabu (10/12).
Menurutnya, lembaga seperti BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard memegang peran vital dalam upaya penyelamatan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi maupun geologi di berbagai daerah. Karena itu, katanya, penguatan anggaran terhadap empat lembaga tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Ini menyangkut nyawa rakyat. BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard tidak boleh dipangkas anggarannya, justru harus diperkuat,” tegas BHS.
Ia menilai bahwa dukungan anggaran yang memadai akan memungkinkan penanganan bencana berlangsung lebih cepat, terukur, dan efektif. Termasuk dalam fase pemulihan pascabencana, yang menurutnya membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur dasar, normalisasi jalur air, serta pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak.
BHS juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana. Menurut Alumni ITS Surabaya itu, seluruh daerah rawan longsor, banjir, gempa, dan tsunami harus berada di bawah koordinasi terpadu BNPB.
“Early warning system wajib disediakan dan harus terus disimulasikan. Begitu bencana terjadi, sistem peringatan harus langsung aktif,” ujarnya.
Ia turut menyoroti minimnya perangkat peringatan dini, mulai dari sirine hingga sensor kebencanaan, di sejumlah daerah. Kondisi ini disebutnya berkontribusi terhadap tingginya jumlah korban pada berbagai kejadian bencana.
“Tidak boleh lagi seperti sekarang: tidak ada satu pun peringatan dini, sirine tidak ada, akhirnya korban menjadi banyak. BNPB harus menjadi leading sector dalam penyelamatan nyawa publik,” tegasnya.
BHS menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api membutuhkan sistem mitigasi bencana yang kuat dan terintegrasi. Karena itu, penguatan anggaran, modernisasi sarana-prasarana, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga harus menjadi langkah prioritas pemerintah.
Dengan dorongan kuat dari Bambang Haryo Soekartono tersebut, diharapkan pemerintah dapat mempercepat penguatan mitigasi dan memastikan seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang lebih optimal dalam menghadapi potensi bencana. (dims)
Editor : Redaksi
