BACASAJA.ID - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Jombang bersama Bappeda menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022. Isu dan proyek strategis dibahas dalam forum ini.
Kegiatan Konsultasi Publik dilaksanakan di Gedung Juang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis (28/1/2021) diikuti perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat, perguruan tinggi, Ormas, Stakeholder pembangunan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jombang.
Lantaran masih masa Covid-19, kegiatan ink diikuti secara virtual Kepala Bappeda Kabupaten Jombang drg. Budi Nugroho.
Disebutkab, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2022 ini disusun berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023.
"Rencana tersebut akan menjadi acuan dasar dalam merancang program-program strategis oembangunan daerah untuk mencapai target dan sasaran pembangunan sampai tahun 2023. Proses penyusunan RKPD jarus melalui tahapan-tahapan dan tata waktu yang telah diatur secara detail," ungkap Kepala Bappeda dalam laporannya.
Selanjutnya, mulai tahapan persiapan penyusunan sampai dengan rancangan awal telah diikuti secara bersama. Dalam prosesnya juga berkembang dinamika, mulai dari analisa data dan permasalahan, perhitungan proyeksi kemampuan anggaran, keselarasan tujuan dan sasaran daerah sampai dengan program prioritas penanganan, arah kebijakan serta strategi penanganan sampai dengan kegiatan,.
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab mengajak semua pihak dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing. Hal ini guna mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan daerah Kabupaten Jombang.
Selain itu, bupati juga mengajak untuk bekerja sekuat tenaga, berlari lebih cepat lagi di tahun 2022 dan dapat berpikir cerdas, inovatif, dan kreatif. "Kita harus melakukan lompatan-lompatan agar target-target pembangunan selama lima tahun ini dapat tercapai, karena tantangan dan hambatan pembangunan ke depan yang kita hadapi semakin berat", tuturnya.
Selanjutnya Bupati Jombang berpesan dengan kerja sama yang baik, keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, tantangan dan hambatan akan menjadi peluang keberhasilan di masa mendatang.
Tahun Anggaran 2022, lanjut bupati, merupakan tahun ke empat dalam Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2022, Bupati berharap kepada seluruh Perangkat Daerah agar memperhatikan target kinerja, sasaran pembangunan serta program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga mampu untuk menjawab permasalahan,.
Bupati juga menambahkan, pembangunan dalam mengawal Program Jombang Berkadang dan Program Prioritas di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana dan Prasarana Wilayah/Permukiman serta Pertanian dalam arti luas dan begitu pula dengan upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
"Dalam rangka pemulihan dampak Pandemi Covid-19 diharapkan bisa memacu roda perekonomian masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat" tutup Hj, Mundjidah Wahab.
Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019, Tahun 2020 dan Perencanaan Tahun 2021 eerta RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah “Peningkatan Investasi Dan Inovasi Produk Unggulan Daerah Melalui Hilirisasi Ekonomi”.
Beberapa kondisi yang perlu menjadi Fokus Penanganan, antara lain:
1. Antisipasi Banjir Tahunan;
2. Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19;
3. Pencegahan Wabah DBD fan Difteri;
4. Percepatan Penanganan Infrastruktur Daerah Terutama Menuju Pusat Ekonomi dan Pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung pembangunan ke Kawasan Produksi Rakyat, Kawasan Industri Kecil, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pertanian serta Perkebunan;
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik Dengan Digitalisasi Layanan sampai Tingkat Desa;
6. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa;
7. Peningkatan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman; 8. Membangun Lingkungan Yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;
9. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Terhadap Isu Potensi Konflik di Masyarakat. (Ftr)
Editor : Redaksi
