SURABAYA- Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Lakarsantri, Surabaya. Kasus ini melibatkan terlapor berinisial DAHK (15) yang diduga melakukan pencabulan terhadap bocah berusia 6 tahun.
Langkah cepat aparat penegak hukum menjadi sorotan sekaligus harapan publik di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan anak di Kota Surabaya.
Penyidik Subdit III Ditres PPA dan PPO bergerak progresif. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kembali dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Februari 2026 sebagai bagian dari percepatan proses hukum.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya pemeriksaan terhadap delapan orang saksi, pelibatan satu ahli psikologi dan satu ahli visum guna memperkuat alat bukti, serta penyitaan barang bukti. Penyidik juga tengah mempersiapkan tahap penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Ketegasan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, S.Si., M.H., dinilai menjadi bukti nyata komitmen perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
Munculnya kasus ini di wilayah Lakarsantri menjadi “lampu kuning” bagi dunia pendidikan di Surabaya. Pengawasan dan edukasi preventif dinilai perlu diperkuat, tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam lingkungan pergaulan remaja.
Lembaga pendidikan diharapkan tak semata mengejar capaian akademik, tetapi juga membangun karakter serta deteksi dini perilaku menyimpang. Kasus yang melibatkan pelaku usia remaja menjadi alarm serius bahwa penguatan pendidikan karakter dan pengawasan sosial mendesak dilakukan.
Kader PDI Perjuangan Kota Surabaya Hadrean Renanda menilai kasus ini sebagai tamparan keras bagi Surabaya yang kerap menyandang predikat Kota Ramah Anak.
“Surabaya seringkali menyandang predikat Kota Ramah Anak, namun kasus pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Predikat tersebut harus dibuktikan dengan sistem keamanan dan perlindungan anak yang benar-benar menyentuh akar rumput, bukan sekadar simbolis atau seremonial di atas kertas,” tegas Hadrean Renanda.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah kota, dan masyarakat agar predikat tersebut tidak sekadar menjadi label administratif.
Hadrean mengungkapkan bahwa kasus ini sempat luput dari perhatian publik. Ia mengaku sengaja mendorong agar perkara ini diangkat ke ruang publik agar penanganannya serius dan transparan.
“Intinya di Surabaya itu ada kasus, tapi nggak pernah diangkat. Kasus anak usia 15 tahun melakukan pencabulan, sodomi lah ya, ke anak usia 5 atau 6 tahun. Itu sesama jenis,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan keluarga korban agar tidak menyelesaikan perkara ini secara damai. “Aku sudah ngasih tahu orang tuanya, sudah jangan mau damai berapa pun nilainya. Supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya,” tegasnya.
Menurutnya, dampak psikologis terhadap korban sangat serius. “Anak kecil usia 5 atau 6 tahun itu kalau disodomi, ini merusak masa depan. Orang tuanya masih trauma ketika melihat pelaku masih berseliweran di situ. Nanti kalau anak kecil yang lain bagaimana?” katanya.
Ia menyebut dugaan peristiwa itu terjadi berulang kali, bahkan hingga tiga sampai lima kali, dan dilakukan di dalam rumah korban.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi semua pihak. Penegakan hukum yang tegas, perlindungan maksimal terhadap korban, serta pengawasan sosial yang kuat menjadi kunci agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Publik kini menanti komitmen nyata, bukan sekadar slogan, demi memastikan Surabaya benar-benar aman bagi anak-anaknya. ***
Editor : Redaksi
