SURABAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Surabaya resmi mengusulkan 11 anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya sebagai kandidat pengganti Ketua DPRD Kota Surabaya melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Ketua DPC PDIP Surabaya, Armuji, menegaskan seluruh anggota fraksi memiliki peluang yang sama untuk diusulkan. Tidak ada nama yang diprioritaskan, karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
“Anggota yang ada, semuanya layak dari 11 orang itu. DPC hanya mengusulkan, kewenangan sepenuhnya ada di DPP,” ujar Armuji, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, mekanisme PAW tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alur pengusulan dimulai dari DPC, kemudian diteruskan ke DPD, sebelum akhirnya diputuskan di tingkat DPP.
Namun hingga kini, surat resmi pengusulan belum dikirimkan. DPC masih menunggu finalisasi melalui rapat internal partai sebelum berkas dilayangkan ke tingkat provinsi dan pusat.
“Belum, masih proses. Nanti mekanismenya dikirim ke DPD, lalu ditindaklanjuti ke DPP,” katanya.
Armuji juga meluruskan anggapan bahwa calon Ketua DPRD harus berasal dari peraih suara terbanyak pada Pemilu sebelumnya. Ia memastikan hal tersebut bukan menjadi syarat mutlak.
“Bukan suara terbanyak. DPP punya kebijakan sendiri. Semua anggota fraksi punya peluang yang sama,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Surabaya itu pun membantah adanya aturan baku seperti masa kepengurusan minimal sebagai prasyarat menjadi Ketua DPRD. Ia menekankan bahwa seluruh pertimbangan sepenuhnya menjadi kewenangan internal partai.
Meski proses masih berjalan, Armuji optimistis penetapan pengganti Ketua DPRD Surabaya tidak akan berlarut-larut. Ia memastikan, begitu keputusan DPP turun, tahapan selanjutnya akan segera ditindaklanjuti.
“Insya Allah tidak terlalu lama. Kalau DPP sudah menurunkan keputusan, langsung kami proses,” pungkasnya. (selalu.id)
Editor : Redaksi
