Komisi D DPRD Surabaya Siap Terima Aduan Buruh Terkait THR 2026

SURABAYA– Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Kresnayana, menyatakan siap menerima aduan para buruh terkait persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Hari Raya Idulfitri. Politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya itu juga mendorong perusahaan agar mencairkan THR lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan.

Arjuna menegaskan bahwa THR merupakan hak pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan di Surabaya tidak menunda kewajiban tersebut.

Rabu, 28 Okt 2026 11:14 WIB

Sumpah Pemuda 2026, Akmarawita Kadir Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan Gen Z

“Komisi D DPRD Surabaya siap menerima aduan dari para buruh jika ada perusahaan yang terlambat atau bahkan tidak membayarkan THR. Silakan dilaporkan agar bisa segera kami tindaklanjuti,” ujar Arjuna, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, pembayaran THR yang tepat waktu sangat penting bagi para pekerja, terutama untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga menjelang Lebaran. Oleh karena itu, ia berharap perusahaan dapat menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dengan mencairkan THR lebih awal.

Sabtu, 24 Okt 2026 20:58 WIB

Wakil Ketua DPRD Minta Penertiban Pasar Buah Tanjungsari 77 Ditunda

“Kalau bisa tidak menunggu batas akhir. Akan lebih baik jika perusahaan mencairkan THR lebih cepat agar para pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih tenang,” jelasnya.

Politisi Muda PDIP Surabaya menambahkan, Komisi D DPRD Surabaya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR di Kota Surabaya. Pihaknya juga siap berkoordinasi dengan dinas terkait apabila ditemukan pelanggaran oleh perusahaan.

Sabtu, 24 Okt 2026 13:03 WIB

Arjuna Rizki, Anggota DPRD Surabaya Siapkan Gugatan Perdata Usai Temui Keluarga Korban Anak Difabel

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga legislatif.
“Yang terpenting adalah memastikan para pekerja mendapatkan haknya secara penuh dan tepat waktu,” pungkasnya.

Editor : Redaksi