Dugaan Korupsi di BRI Surabaya Rp2,9 Miliar, Kejari Surabaya Tetapkan Satu Tersangka

SURABAYA— Komitmen Kejaksaan Negeri Surabaya dalam memberantas korupsi kembali dibuktikan dengan keberhasilan mengungkap perkara dugaan korupsi di sektor perbankan dengan nilai kerugian negara mencapai kurang lebih Rp2,9 miliar.

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan didukung alat bukti yang cukup, Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya menetapkan WA, seorang pegawai Bank BRI Cabang Surabaya Kaliasin, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan atas kasus tersebut.

Senin, 26 Okt 2026 21:25 WIB

Reuni Alumni UB, BRI HR Muhammad Bidik Nasabah Muda Lewat BRImo

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, tersangka WA diduga menyalahgunakan fasilitas pengajuan kredit mikro dengan menggunakan identitas pihak lain. Selain itu, tersangka juga diduga melakukan pemindahbukuan dana tanpa didukung transaksi yang sah (underlying transaction).

“Perbuatan tersebut dilakukan melalui tiga rekening titipan dan satu rekening GL Pendapatan Administrasi Pelunasan pada BO Cabang Surabaya Kaliasin,” jelasnya dilansir laman resmi Kejati Jawa Timur, Senin 4  Mei 2026.

Jumat, 16 Okt 2026 19:27 WIB

BRI Surabaya Kusuma Bangsa Perkuat Sinergi dengan KAI Lewat Layanan Digital dan Kredit Multiguna

Lebih lanjut, disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap secara menyeluruh rangkaian perbuatan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tersangka WA dilakukan penahanan oleh penyidik guna memperlancar proses pemeriksaan serta mencegah kemungkinan yang bersangkutan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti,” tambah Kasi Intel Surabaya.

Senin, 12 Okt 2026 15:55 WIB

KPK Diminta Telusuri Aliran Dana Korupsi di ATR/BPN

Atas perbuatannya, tersangka WA dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Editor : Redaksi