PONOROGO- Rencana pemekaran lima desa di Kabupaten Ponorogo bakal berjalan mulus. Ini setelah seluruh fraksi di DPRD Ponorogo sepakat untuk melanjutkan pembahasan lima rancangan peraturan daerah (raperda) pembentukan empat desa baru di Kecamatan Ngrayun dan satu desa di Kecamatan Slahung.
Kendati begitu, rapat paripurna dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (17/6/2026), menyisakan sejumlah catatan. Di antaranya terkait luas wilayah, jumlah penduduk, kesiapan penganggaran, penataan aset, serta keberlanjutan pemerintahan desa setelah menjadi desa definitif.
“Ada juga beberapa pertanyaan tentang esensi di draf raperda yang perlu penjelasan dari eksekutif dalam pembahasan berikutnya,” kata Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno sembari menyebut agenda rapat paripurna mendatang adalah jawaban dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita.
Apabila seluruh catatan dan pertanyaan dari pandangan umum fraksi-fraksi sudah terpenuhi, imbuh dia, maka pembahasan raeprda berlanjut ke tahap berikutnya. Tanpa kecuali, pembentukan panitia khusus (pansus) jika masih perlu pendalaman.
“Pembentukan lima desa baru diharapkan tidak hanya menjadi pemekaran wilayah administrasi, tetapi mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, pembangunan yang lebih merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Dwi Agus Prayitno.
Mayoritas fraksi DPRD Ponorogo menyikapi positif pembentukan Desa Sambiganen, Desa Galih, Desa Ngandel, dan Desa Pucak Mulyo di Kecamatan Ngrayun, serta Desa Argo Mulya di Kecamatan Slahung. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, menilai pembentukan desa baru dapat menjadi langkah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan.
“PKS juga menekankan pentingnya penataan aset dan sararana prasarana agar tidak menimbulkan persoalan antara desa induk dan desa baru,” ujar Christine Heri Purnawati, juru bicara Fraksi PKS.
Sementara itu, Abdul Kalam, juri bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan bahwa proses pemekaran telah melalui tahapan panjang dan perlu pengawalan agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat. “Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya pemekaran wilayah tingkat desa dengan memprioritaskan percepatan pembahasan lima rancangan peraturan daerah” ungkap Abdul Kalam.
Fraksi Partai Golkar melalui Ayatullah Ali Syari’ati juru bicaranya, meminta adanya kajian pembentukan desa yang d perlu memperhatikan potensi ekonomi lokal, kondisi sosial budaya, kesiapan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kesiapan keuangan desa. “Kami juga meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait kemampuan keuangan desa baru, potensi pendapatan asli desa (PADes), pengelolaan dana desa, serta mekanisme penyelesaian apabila muncul persoalan aset maupun administrasi,” terang Ayatullah Ali Syari’ati.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicara Elvis Wibisono, meminta agar pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada perangkat desa hasil pemekaran. “Agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan perangkat desa dapat menggali potensi pendapatan asli daerah, serta dapat membuat peta ekonomi yang jelas. Ini agar tidak bergantung sepenuhnya kepada dana desa,” tutur Elvis Wibisono.
Di lain pihak, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait kesiapan sumber daya manusia, batas wilayah, jumlah penduduk, administrasi kependudukan, serta dampak pembentukan desa baru terhadap kemampuan fiskal daerah. “Di tengah kondisi fiskal daerah dan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembentukan desa baru tidak menimbulkan beban berlebihan bagi keuangan daerah serta tetap perlu dukungan perencanaan anggaran yang matang,” ujar Siswandi, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Pun, Fraksi NasDem juga menekankan pemekaran desa harus memperhatikan aspek administrasi, regulasi, batas wilayah, keuangan, pelayanan publik, sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan “Kami berharap pemekaran desa tidak hanya berorientasi pada pemekaran wilayah administrasi,” tegas Agus Subiantoro, juru bicara Fraksi NasDem.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menilai perlunya kajian komprehensif agar pembentukan lima desa tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait aset desa, sumber pendapatan, dan kesiapan aparatur pemerintahan. “DPRD harus memastikan bahwa pembentukan lima desa baru benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Ponorogo,” ujar Reval Bayu Aji Priambodho, juru bicara Fraksi Partai Gerindra.
Pembentukan desa baru mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Sebelum memasuki tahap pembahasan raperda, proses pembentukan desa telah melalui tahapan desa persiapan hingga verifikasi. (kominfo)
Editor : Redaksi
