BACASAJA.ID - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Makhyan Jibril mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi terakhir Pemberlakukan Pembataaan Kegiatan (PPKM), Ia menemukan beberapa fakta yang cenderung bervariasi.
Jibril menyebut bahwa pada prinsipnya, penegakan aturan PPKM harus lebih masif, karena penurunan mobilitas masih di angka 15-25 persen.
“Harusnya di angka 30-40 persen,” tuturnya ketika dihubungi, pada Rabu (3/2/2021).
Lanjutnya, di sisa masa PPKM ini, pihaknya akan memperbanyak operasi yustisi untuk menindak warga yang belum menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan.
“Akan diperbanyak ke kantor dan restoran,” tandasnya.
BACA JUGA: Penegakan Prokes di Surabaya Libatkan Seluruh Instansi
Untuk Bed Occupancy Rate (BOR) atau ketersediaan kamar ICU serta kamar perawatan pasien Covid-19, Jibril mengaku belum ada penurunan yang signifikan semasa PPKM.
“BOR masih di angka 72 persen,” ungkapnya.
Pihaknya juga terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah operasi perubahan perilaku. Operasi ini ditargetkan untuk mensosialisasikan penggunaan masker dan protokol kesehatan.
BACA JUGA: Langgar Prokes, 1.000 KTP Warga Surabaya Terancam Diblokir
“Dari catatan, selama operasi perubahan perilaku semasa PPKM, sudah ada 2.060.693 orang yang diingatkan, atau ditegur dan diberi sanksi. Operasi itu sudah masif dengan tujuan kantor, pasar, dan jalan umum,” jelasnya.
Dilansir dari aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC), kepatuhan warga selama PPKM naik drastis. Sebelum PPKM, kepatuhan hanya di angka 40-60 persen.
"Setelah PPKM naik jadi di atas 80 persen. Ini sesuai konsep bahwa memang 50 persen warga di Indonesia baru pakai masker ketika ada pengawasan, baru digunakan,” urainya. (byt/rga)
Editor : Redaksi
