Tokoh Papua di Jatim Minta Otsus Jilid Dua Bebas KKN

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sejumlah tokoh masyarakat Papua di Jatim menyatakan sikapnya mendukung pelaksanaan Otsus jilid dua.
Sejumlah tokoh masyarakat Papua di Jatim menyatakan sikapnya mendukung pelaksanaan Otsus jilid dua.

i

BACASAJA.ID - Masyarakat Papua yang tergabung dalam Kerukunan Silaturahmi Orang- Orang Papua Jatim mendukung Otonomi Khusus (OTUS). Hanya saja, dalam pelaksanaan OTSUS Papua jilid dua tidak ada aroma negatif, seperti adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian diungkapkan sejumlah tokoh Papua melalui pernyataan sikap di salah satu rumah makan di kawasan Gayungan, Surabaya, Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya OTSUS Jilid satu sudah dilakukan, dan masyarakat Papua telah merasakan perkembangannya serta perhatiannya dari pemerintah. Namun masyarakat Papua mencium aroma nepotisme dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu mereka berharap dalam pelaksanaan OTSUS Jilid dua nanti, tidak lagi ada aroma negatif, dan masyarakat Papua bisa merasakan perkembangan daerahnya dengan maksimal.

Ada lima pernyataan sikap yang disampaikan Masyarakat Papua yang tergabung dalam Kerukunan Silaturahmi Orang- Orang Papua Jatim.

Pertama, mendukung pelaksanaan Otsus Papua Jilid II dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat

Kedua, Otsus Papua Jilid II merupakan program pemerintah yang harus didukung demi meningkatkan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan perkembangan infrastruktur, agar Papua menjadi provinsi yang maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

Ketiga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Papua agar profesional dan transparan dalam pengelolaan penggunaan dana Otsus Papua Jilid II serta tidak KKN dalam penentuan sasaran penerima Otsus Jilid II, khususnya pendidikan untuk anak-anak Papua dan Papua Barat serta anak-anak Papua di perantauan.

Ke empat, mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program Otsus Papua Jilid I, agar masyarakat Papua dapat mengetahui penggunaan dananya apakah tepat sasaran atau tidak, karena program Otsus Jilid I hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja.

Ke lima, mendesak pemerintah pusat agar membentuk lembaga independent untuk pendampingan dan pengawasan program Otsus Papua Jilid II agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Robert. Y. Korwa, selaku sesepuh Papua mengatakan, OTSUS ini harus didukung karena ini merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan, walaupun ia menganggap masyarakat Papua belum pernah merasakan langsung.

"Kalau menurut saya OTSUS ini program pemerintah yang harus didukung, supaya bisa membantu masyarakat kita yang berada di Papua dan Papua Barat, termasuk kami juga yang berada di perantauan. Karena selama ini OTSUS itu tidak pernah kami rasakan secara langsung kalo di bandingkan dengan Papua,” papar dia

Hal senada juga di sampaikan oleh Freek Christian, yang juga sesepuh masyarakat Biak, Papua. Ia mengaku OTSUS ini sangat membantu masyarakat Papua, dan diharapkan OTSUS ini bisa dirasakan oleh masyarakat Papua dari pelosok daerah di Papua.

“OTSUS ini sangat penting dan sangat membantu masyarakat di Papua, dimana semua ikut merasakan segala sesuatunya itu dari OTSUS, mungkin pelaksanaannya yang kami harapkan ini bisa di terima oleh masyarakat kecil, di pelosok-pelosok daerah papua, sehingga mereka bisa menikmati adanya OTSUS ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Christian memohon kepada pemerintah agar pelaksanaan OTSUS ini bisa dimonitor secara baik, sehingga masyarakat papua bisa merasakan itu semua. "Kita adalah bagian dari keluarga Papua dan Papua barat yang sudah layak dan pantas sama-sama mendapat bagian dari otonomi ini,” ungkapnya.

Bram Asmuruf menambahkan, OTSUS ini banyak manfaatnya bagi masyarakat Papua. Jika dibandingkan Papua yang dulu dengan Papua yang sekarang, perbandingannya sangat jauh sekali. Namun untuk pelaksanaanya harus lebih di evaluasi, sehingga pelaksanaannya bisa lebih maksimal.

“OTSUS ini banyak manfaatnya, tetapi sayangnya banyak yang tidak mencapai sasaran, dan pelaksanaan Jilid dua ini bisa lebih di evaluasi pelaksanaannya, sehingga bisa baik, bermanfaat, dan mencapai sasaran,” pungkas dia. (jem)

Tag :

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…