BACASAJA.ID - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan alasan menghentikan dana santunan kematian kepada keluarga korban Covid-19. Ia menyebut ada kesalahan prosedur.
Risma mengungkapan kebijakan mengenai pemberian dana santunan kematian korban Covid-19, seharusnya adalah kebijakan dari Menteri.
"Sebetulnya dulu itu ada yang terlampaui. Mestinya yang mengeluarkan kebijakan seperti itu adalah Menteri. Tapi saat itu yang membuat edaran adalah Plt Direktur di Kemensos. Itu sudah melampaui kewenangan dari Direktur. Ini adalah kesalahan administrasi," ungkap Mensos Risma usai memberikan bantuan kepada Pemkot Surabaya yang diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (28/2/2021).
Kemudian, kesalahan kedua adalah tidak diperhitungkannya berapa banyak jumlah korban meninggal akibar Covid - 19. "Saat itu, tidak dihitung berapa akan ada jumlah orang yang jadi korban," katanya.
Kemudian, saat Mensos Risma memasuki tahun 2021, ia banyak menerima laporan bila sudah ratusan orang yang telah mengajukan dana santunan kematian tersebut. "Tahun 2021 banyak yang mengajukan ke saya. Nah saya ngomong ini tidak mungkin. Padahal kita sendiri anggaran yang ada di Kementerian juga ikut dipotong," jelasnya.
"Saya mengada-ngadakan juga tidak mungkin. Uang dari mana, uang yang besar di Kementrian Sosial untuk bantuan sosial, dan untuk bantuan sosial itu sudah ada jadwal yang menunggu," sambungnya.
Tidak hanya itu, Mensos Risma memaparkan, jika terdapat 100 orang yang mengajukan, maka anggaran tersebut mencapai Rp 150 miliar. "Sedangkan bantuan untuk bencana alam hanya ikut turun, kurang lebih Rp 9 miliar, padahal banyak sekali bencana di Indonesia. Pegadaan juga saya hapus semua untuk kita ubah sebagai penanganan bencana," tandasnya. (byta)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB
SURABAYA – Ditresiber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor d…
Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB
MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …
Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB
SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…
Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB
SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …
Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB
SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…
Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…
Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB
POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…
Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB
POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…
Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB
SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…
Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB
Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB
JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…