Mensos Risma Ungkap Alasan Hentikan Dana Santunan Kematian Covid-19

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya

i

BACASAJA.ID - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan alasan menghentikan dana santunan kematian kepada keluarga korban Covid-19. Ia menyebut ada kesalahan prosedur.

Risma mengungkapan kebijakan mengenai pemberian dana santunan kematian korban Covid-19, seharusnya adalah kebijakan dari Menteri.

"Sebetulnya dulu itu ada yang terlampaui. Mestinya yang mengeluarkan kebijakan seperti itu adalah Menteri. Tapi saat itu yang membuat edaran adalah Plt Direktur di Kemensos. Itu sudah melampaui kewenangan dari Direktur. Ini adalah kesalahan administrasi," ungkap Mensos Risma usai memberikan bantuan kepada Pemkot Surabaya yang diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (28/2/2021).

Kemudian, kesalahan kedua adalah tidak diperhitungkannya berapa banyak jumlah korban meninggal akibar Covid - 19. "Saat itu, tidak dihitung berapa akan ada jumlah orang yang jadi korban," katanya.

Kemudian, saat Mensos Risma memasuki tahun 2021, ia banyak menerima laporan bila sudah ratusan orang yang telah mengajukan dana santunan kematian tersebut. "Tahun 2021 banyak yang mengajukan ke saya. Nah saya ngomong ini tidak mungkin. Padahal kita sendiri anggaran yang ada di Kementerian juga ikut dipotong," jelasnya.

"Saya mengada-ngadakan juga tidak mungkin. Uang dari mana, uang yang besar di Kementrian Sosial untuk bantuan sosial, dan untuk bantuan sosial itu sudah ada jadwal yang menunggu," sambungnya.

Tidak hanya itu, Mensos Risma memaparkan, jika terdapat 100 orang yang mengajukan, maka anggaran tersebut mencapai Rp 150 miliar. "Sedangkan bantuan untuk bencana alam hanya ikut turun, kurang lebih Rp 9 miliar, padahal banyak sekali bencana di Indonesia. Pegadaan juga saya hapus semua untuk kita ubah sebagai penanganan bencana," tandasnya. (byta)

Berita Terbaru

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

SURABAYA – Ditresiber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor d…

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…