_5.jpeg)
BACASAJA.ID - Tenaga Kependidikan Tulungagung harus bersiap melaksanakan pendidikan tatap muka. Pasalnya, Pemkab Tulungagung berencana memberlakukan pendidikan tatap muka Juli mendatang.
Hal itu dilakukan jika vaksinasi Covid-19 telah dilakukan sepenuhnya pada tenaga kependidikan. Vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kependidikan ditargetkan dilakukan dan selesai pada Mei-Juni.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan, Pemkab Tulungagung segera melakukan pembelajaran tatap muka seiring vaksinasi Covid-19 yang kian masif.
“Dari pusat sendiri menargetkan (vaksinasi Covid-19) bagi pengajar sampai bulan Juni,” katanya.
Meski demikian batas akhir vaksinasi bagi pengajar disesuaikan dengan sediaan vaksin yang diterima oleh Pemkab. Selepas vaksinasi bagi pengajar, maka pembelajaran tatap muka bisa dilakukan.
Disinggung resiko yang mungkin timbul seperti siswa tertular Covid-19, Galih jelaskan kemungkinan itu terjadi. Namun resikonya relatif kecil lantaran baik pengajar dan orangtunya sudah terlindungi oleh vaksin, sehingga tercipta herd imunity (kekebalan kelompok).
“Ilustrasinya begini, orangtuanya sudah divaksin akan melindungi anak-anak di rumah, gurunya juga divaksin,” jelasnya.
Meski demikian dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan dasar tetap dilakukan. Siswa dan pengajar wajib memakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak.
“Isi ruang mengajar akan dikurangi menjadi 75 persen,” papar Galih.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Hariyo Dewanto mengatakan seluruh pengajar di Tulungagung, baik ASN maupun sukarelawan sudah siap dengan pembelajaran tatap muka.
“Yang penting guru-guru kita sudah siap divaksin, karena banyak yang masuk kelompok rentan,” ujar pria yang akrab disapa Yoyok itu.
Saat ini jumlah guru ASN sebanyak 7 ribuan, dan sukarelawan sekitar 10 ribuan. Proses vaksinasi sudah menyasar pengajar. Seluruh pengajar harus sudah divaksin sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan.
“Jika ada satu saja yang belum divaksin, bisa menimbulkan celah penularan,” jelasnya.
Meski begitu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan ini pada Bupati Tulungagung. Selama pembelajaran secara daring, pihaknya sering mendapat protes dari wali murid.
Mereka merasa keberatan dengan pelaksanaan pembelajaran daring (online). Sayangnya meski memprotes kebijakan itu, tak pernah ada solusi yang ditawarkan selain pendidikan daring.
Sebab, jika terjadi penularan saat pembelajaran tatap muka, akan terjadi ledakan penularan Covid-19. Sebagai contoh adalah kegiatan pembelajaran tatap muka yang terjadi di Pagerwojo, September 2020 lalu.
Akibat kejadian itu, muncul kekhawatiran pada para pengajar. Bahkan petugas kesehatan harus melakukan tracing secara luas akibat kejadian itu.
“Tentu kebijakan ini mengacu pada pemerintah, bagaiman agar semua aman dan tidak ada penularan di sekolah,” pungkasnya. (Noyo/rg4).
Editor : Redaksi
