BACASAJA.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika sebuah aturan menghambat pada upaya penyelamatan rakyat, aturan itu boleh dilanggar.
Dalil itu berlaku secara umum di dalam konsitusi yang disebut dengan salus, pupuli, supreme lex.
"Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi,” kata Mahfud Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu, (17/3/2021).
Mahfud mengatakan bahwa prinsip itu dipegang pemerintah dalam menangani Covid-19. Dia mengambil contoh pada program vaksinasi yang saat ini tengah dilakukan secara masif untuk menekan kasus positif dan memulihkan ekonomi nasional.
“Menurut hukum anggaran kita harus sekian-sekian untuk ini, sekarang tidak. (Semarang, red) Kami ingin menyelamatkan rakyat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat saat ini, kata Mahfud, memakan biaya cukup besar. Hal itu harus dilakukan karena tujuannya untuk menyelamatkan rakyat.
"Semua provinsi sudah dianjurkan melakukan vaksin dengan cermat dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat," tuturnya.
Pemerintah, sambung Mahfud, telah membuat dua program yang tertuang dalam Perpres Nomor 82 yaitu perang melawan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dua program tersebut akan berhasil, jika dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
Dalam hal ini, Jawa Timur sudah merespons upaya itu dengan memggandeng tokoh agama, masyarakat, pemuda dan elemen lainnya untuk menangani Covid-19.
"Dan hari ini Pak Pangdam mengumpulkan tokoh-tokoh bersama pemerintah, berbagai ormas kita undang di sini, untuk silaturrahim saja, bahwa kita punya Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama," pungkasnya. (ads)
Editor : Redaksi
