BACASAJA.ID - Sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang tak kunjung menerbitkan izin Vaksin Nusantara supaya bisa diproduksi dan didistribusikan secara masif, berbuntut tudingan miring dari kalangan aktivis mahasiswa.
Adalah DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Kamis (25/3/2021). Mereka mendesak lembaga antirasuah itu untuk mengungkap dugaan keterlibatan mafia vaksin dalam pengelolaan distribusi vaksin Covid-19.
Menurut GMNI, terdapat sekelompok anak bangsa yang berjuang meneliti dan memproduksi vaksin untuk melawan Covid. Hasilnya, terciptalah vaksin yang kita kenal sekarang dengan vaksin Nusantara. Pemerintah pun berniat untuk memanfaatkannya.
Tetapi, niat pemerintah itu terhalang oleh kebijakan BPOM yang tidak menerbitkan izin untuk vaksin Nusantara agar dapat diproduksi secara massal dan didistribusikan untuk masyarakat Indonesia. Hal ini, tukas GMNI, mengindikasikan adanya dugaan praktik monopoli yang dilakukan petinggi BPOM dalam mengelola distribusi vaksin, mengingat kebutuhan vaksin yang tinggi karena penduduk yang besar di Indonesia.
Terkait hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang nereka terima, diduga kuat ada keterlibatan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Bahkan, sambung Imanuel, mafia vaksin dan petinggi di BPOM diduga ada hubungan keluarga.
"KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang", tegas Imanuel.
Dirinya lantas menyinggung pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab dalam distribusi Vaksin Nusantara agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan transparan dalam mengambil kebijakan.
"Sejauh ini, program vaksinasi Covid adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid. Kita minta agar pemerintah dan BPOM transparan dalam mengeluarkan kebijakan distribusi Covid. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai pundi ekonomi segelintir pejabat dan para pemburu rente", tegasnya lagi.
Di tempat yang sama, korlap aksi unjuk rasa Alimun Nasrun menambahkan, distribusi vaksin Covid, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang selalu berjuang sebagai barisan terdepan dalam penanggulangan Covid adalah penting.
"Jangan sampai jatuh lebih banyak korban akibat kelalaian pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam pengelolaan distribusi vaksin," harap Ali.
Dirinya pun menegaskan, betapa pentingnya untuk mendorong KPK menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM.
"GMNI akan mendorong lembaga KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin yang ada di lingkaran petinggi BPOM. Hal ini harus diusut sampai tuntas. Permainan mafia vaksin ini dapat mengancam dan membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Ini harus kita lawan atas nama kemanusiaan," tegasnya. (gmn)
Editor : Redaksi
