BACASAJA.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan beras hasil panen petani akan diserap oleh pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (26/03/2021) malam.
“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu PM Hun Manet di Australia, Salah Satunya Bahas Impor Beras
Terkait polemik seputar impor beras yang beredar di masyarakat, Presiden memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai pertengahan tahun ini. Ditambahkannya, Indonesia bahkan sudah tidak mengimpor beras hampir tiga tahun ini.
“Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” tegas Jokowi.
Adanya Nota Kesepahaman atau MoU dengan Thailand dan Vietnam, imbuhnya, adalah sebagai langkah antisipasi mengingat situasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini.
Baca Juga: Tolak Impor Beras, DPRD Lamongan: Panen Melimpah tapi Harga Anjlok
“Dan saya tegaskan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” jelas Kepala Negara.
Presiden Jokowi pun meminta agar polemik tersebut dihentikan karena dapat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani.
“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tegasnya.
Baca Juga: Lamongan tak Perlu Impor Beras, Begini Alasan Pak Yes
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan adanya wacana impor beras sebesar 1 juta ton pada 2021, yang terbagi 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Stok beras, menurut Airlangga, perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). (stk)
Editor : Redaksi
