Politisi PSI Ajak Warga Surabaya Manfaatkan Program JKS dengan Bijak

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Simomulyo (Ist)
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Simomulyo (Ist)

i

BACASAJA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). Hanya dengan menunjukkan KTP, warga Surabaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bahkan, aturan itu juga berlaku untuk warga yang semula berlangganan BPJS mandiri (kelas satu atau dua), asalkan bersedia migrasi ke JKS (BPJS kelas 3), mereka akan otomatis dilayani.

Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI Tjutjuk Supariono mengatakan program JKS itu menjawab kebutuhan warga Surabaya. Bagi warga yang tidak lagi mampu membayar iuran BPJS bisa segera lapor ke kelurahan.

"Layanan BPJS akan aktif kembali hanya dengan menunjukkan KTP” ujar dia, Kamis (8/4).

Meski begitu, sistem rujukan berjenjang masih berlaku pada program JKS. Bagi warga yang sakitnya tidak terlalu parah dapat mengunjungi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu.

"Seperti puskesmas atau klinik terdekat. Kalau mengidap sakit parah bisa mendapat pelayanan langsung ke rumah sakit," jelas dia.

Tjujuk menyebut bahwa saat ini, ada 63 puskesmas, 8 klinik utama, dan 42 rumah sakit yang bermitra dengan program JKS. Semua dapat diakses warga Surabaya, tentunya dengan tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang.

“Dinas Kesehatan Surabaya telah mengupayakan pelayanan terbaik, harapannya warga juga bisa bijak memanfaatkan program ini. Kalau sakitnya ringan ya cukup ke puskesmas, pelayanan di puskesmas juga sudah semakin baik. Rumah sakit untuk yang keadaan darurat atau telah mendapatkan rujukan dari dokter faskes tingkat satu. Solidaritas dan kebijaksanaan seluruh warga Surabaya sangat diperlukan untuk melewati badai pandemi ini” tambah Tjujuk.

Sekadar diketahui, sekitar 450 ribu warga Surabaya mengalami pemotongan jam kerja dan lebih dari 70 ribu lainya menganggur akibat pandemi tahun lalu.

Data terbaru Pemkot Surabaya menyebutkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mendekati angka 900 ribu jiwa.

Hadirnya pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Surabaya, terutama urusan kesehatan.

Tjujuk menegaskan bawha tugas anggota dewan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan program yang diterbitkan, sehingga bisa berjalan optimal.

“Kami siap mengawal, bila kami akan bantu sosialisasikan berita baik ini ke seluruh jaringan kami di Surabaya. Ide dan program Pemkot sudah sangat baik, tinggal kita kawal pelaksanaannya di lapangan” pungkas Tjujuk. (ads)

Berita Terbaru

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …