Politisi PSI Ajak Warga Surabaya Manfaatkan Program JKS dengan Bijak

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Simomulyo (Ist)
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Simomulyo (Ist)

i

BACASAJA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). Hanya dengan menunjukkan KTP, warga Surabaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bahkan, aturan itu juga berlaku untuk warga yang semula berlangganan BPJS mandiri (kelas satu atau dua), asalkan bersedia migrasi ke JKS (BPJS kelas 3), mereka akan otomatis dilayani.

Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI Tjutjuk Supariono mengatakan program JKS itu menjawab kebutuhan warga Surabaya. Bagi warga yang tidak lagi mampu membayar iuran BPJS bisa segera lapor ke kelurahan.

"Layanan BPJS akan aktif kembali hanya dengan menunjukkan KTP” ujar dia, Kamis (8/4).

Meski begitu, sistem rujukan berjenjang masih berlaku pada program JKS. Bagi warga yang sakitnya tidak terlalu parah dapat mengunjungi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu.

"Seperti puskesmas atau klinik terdekat. Kalau mengidap sakit parah bisa mendapat pelayanan langsung ke rumah sakit," jelas dia.

Tjujuk menyebut bahwa saat ini, ada 63 puskesmas, 8 klinik utama, dan 42 rumah sakit yang bermitra dengan program JKS. Semua dapat diakses warga Surabaya, tentunya dengan tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang.

“Dinas Kesehatan Surabaya telah mengupayakan pelayanan terbaik, harapannya warga juga bisa bijak memanfaatkan program ini. Kalau sakitnya ringan ya cukup ke puskesmas, pelayanan di puskesmas juga sudah semakin baik. Rumah sakit untuk yang keadaan darurat atau telah mendapatkan rujukan dari dokter faskes tingkat satu. Solidaritas dan kebijaksanaan seluruh warga Surabaya sangat diperlukan untuk melewati badai pandemi ini” tambah Tjujuk.

Sekadar diketahui, sekitar 450 ribu warga Surabaya mengalami pemotongan jam kerja dan lebih dari 70 ribu lainya menganggur akibat pandemi tahun lalu.

Data terbaru Pemkot Surabaya menyebutkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mendekati angka 900 ribu jiwa.

Hadirnya pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Surabaya, terutama urusan kesehatan.

Tjujuk menegaskan bawha tugas anggota dewan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan program yang diterbitkan, sehingga bisa berjalan optimal.

“Kami siap mengawal, bila kami akan bantu sosialisasikan berita baik ini ke seluruh jaringan kami di Surabaya. Ide dan program Pemkot sudah sangat baik, tinggal kita kawal pelaksanaannya di lapangan” pungkas Tjujuk. (ads)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…