Politisi PSI Ajak Warga Surabaya Manfaatkan Program JKS dengan Bijak

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Simomulyo (Ist)
Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Simomulyo (Ist)

i

BACASAJA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). Hanya dengan menunjukkan KTP, warga Surabaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bahkan, aturan itu juga berlaku untuk warga yang semula berlangganan BPJS mandiri (kelas satu atau dua), asalkan bersedia migrasi ke JKS (BPJS kelas 3), mereka akan otomatis dilayani.

Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI Tjutjuk Supariono mengatakan program JKS itu menjawab kebutuhan warga Surabaya. Bagi warga yang tidak lagi mampu membayar iuran BPJS bisa segera lapor ke kelurahan.

"Layanan BPJS akan aktif kembali hanya dengan menunjukkan KTP” ujar dia, Kamis (8/4).

Meski begitu, sistem rujukan berjenjang masih berlaku pada program JKS. Bagi warga yang sakitnya tidak terlalu parah dapat mengunjungi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu.

"Seperti puskesmas atau klinik terdekat. Kalau mengidap sakit parah bisa mendapat pelayanan langsung ke rumah sakit," jelas dia.

Tjujuk menyebut bahwa saat ini, ada 63 puskesmas, 8 klinik utama, dan 42 rumah sakit yang bermitra dengan program JKS. Semua dapat diakses warga Surabaya, tentunya dengan tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang.

“Dinas Kesehatan Surabaya telah mengupayakan pelayanan terbaik, harapannya warga juga bisa bijak memanfaatkan program ini. Kalau sakitnya ringan ya cukup ke puskesmas, pelayanan di puskesmas juga sudah semakin baik. Rumah sakit untuk yang keadaan darurat atau telah mendapatkan rujukan dari dokter faskes tingkat satu. Solidaritas dan kebijaksanaan seluruh warga Surabaya sangat diperlukan untuk melewati badai pandemi ini” tambah Tjujuk.

Sekadar diketahui, sekitar 450 ribu warga Surabaya mengalami pemotongan jam kerja dan lebih dari 70 ribu lainya menganggur akibat pandemi tahun lalu.

Data terbaru Pemkot Surabaya menyebutkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mendekati angka 900 ribu jiwa.

Hadirnya pemerintah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Surabaya, terutama urusan kesehatan.

Tjujuk menegaskan bawha tugas anggota dewan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan program yang diterbitkan, sehingga bisa berjalan optimal.

“Kami siap mengawal, bila kami akan bantu sosialisasikan berita baik ini ke seluruh jaringan kami di Surabaya. Ide dan program Pemkot sudah sangat baik, tinggal kita kawal pelaksanaannya di lapangan” pungkas Tjujuk. (ads)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…