BACASAJA.ID - Pemkab Tulungagung kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Pemkab Tulungagung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim.
Penyerahan ini dilakukan oleh BPK Jawa Timur di Kantor BPK Jawa Timur, Jumat (28/5). LHP atas LKPD TA 2020 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, kepada Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.
Opini ini diterima oleh Tulungagung 2 kali berturut-turut. Maryoto Birowo menyampaikan, meski mendapat Opini WTP, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau disempurnakan.
“Masih ada beberapa kekurangan, namun hal itu akan diperbaiki,” jelasnya.
Salah satu contohnya ketepatan waktu laporan, belum ada keseimbangan antara administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan administrasi sudah diselesaikan namun pengerjaan belum selesai, atau sebaliknya.
“Harapannya seimbang antara serapan di lapangan dan administrasi,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga diminta untuk menata data. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka data tersebut mudah dicari dan bisa diakses kapan saja dengan sistem digital.
Masih menurut Maryoto inventarisasi juga harus dilakukan. Aset milik Pemkab harus tercatat dengan jelas.
“Inventarisasi aset milik daerah, seperti aset sekolah dan Puskesmas,” katanya.
Kedua aset diatas masih rentan sengketa lantaran berdiri diatas lahan milik warga atau pemdes.
Sementara itu Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengapresiasi Pemkab Tulungagung atas Opini WTP yang diterimanya. Ia berharap capaian tersebut dapat semakin membuat pemerintahan daerah di Tulungagung semakin meningkatkan kinerjanya.
“Ke depan harus ada peningkatan kinerja sehingga capaian WTP hari ini dapat menjadi pijakan untuk kita pertahankan atau mencapai yang lebih baik lagi,” ujarnya, Jumat (28/5).
Menurutnya, Opini WTP ini bisa tercapai lantaran ada sinergitas antara berbagai pihak.
Meski demikian pihaknya menyoroti kinerja Pemkab dalam pemenuhan pelayanan terhadap warga, terutama pelayanan program kerakyatan. Di antaranya, pelayanan publik dan infrastruktur.
“Hal-hal yang belum maksimal itu dapat dimaksimalkan. Semisal proses pelayanan publik, juga penguatan pembangunan infrastruktur di tahun ini dan seterusnya,” paparnya.
Pemkab Tulungagung pada tahun 2020 lalu juga mendapat opini WTP dari BPK atas LHP LKPD TA 2019. Namun karena saat itu awal pandemi Covid-19, penyerahannya oleh BPK Jawa Timur dilakukan secara virtual. (Noyo/JP).
Editor : Redaksi
