5 Tahun Terakhir, Belasan Desa di Situbondo tak Bayar PBB Sama Sekali

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi PBB. (net)
Ilustrasi PBB. (net)

i

BACASAJA.ID - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo menemukan ada sebanyak 15 desa dari 132 desa yang sama sekali tidak menyetor retribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dan itu terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Karena ada banyak desa yang tidak membayar retribusi PBB, berdampak pada piutang pajak yang meroket hingga Rp45 miliar.

"Mulai 2016 sampai 2020 banyak desa yang tak bayar PBB. Dalam kurun waktu itu, ada 15 desa yang tidak bayar. Ada juga 17 desa yang membayar di bawah 1 persen saja," ungkap Kepala BPPKAD Situbondo Hariyadi Tedjo Laksono, Selasa (01/6/2021).

Banyaknya desa yang tak melunasi PBB itu membuat piutang PBB terus terdongkrak naik. Dan terhitung sejak 2016 hingga 2020 nilainya mencapai lebih dari Rp45 miliar.

Lantaran itu, Hariyadi meminta kepada para kades dan camat sebagai yang terdepan dalam memungut PBB, bisa serius dalam menjalankan tugasnya.

"Retribusi PBB ini sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat karena pajak itu akan kembali lagi kepada masyarakat, termasuk menentukan harga jual tanah karena ditentukan dari nilai jual objek pajak (NJOP). Kalau tahun ini tidak lunas, maka masuk catatan piutang semakin besar," paparnya.

Berikut 15 desa di Situbondo yang sama sekali tidak menyetor retribusi PBB:

1. Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur (2017 hingga 2020)
2. Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan (2017-2019)
3. Desa Patemon, Kecamatan Jatibanteng (2018-2019)
4. Desa Taman Kursi, Kecamatan Sumbermalang (2019-2020)
5. Desa Taman, Kecamatan Sumbermalang (2019-2020)
6. Desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang (2019-2020)
7. Desa Kalirejo, Kecamatan Sumbermalang (2019)
8. Desa Sumber Argo, Kecamatan Sumbermalang (2020)
9. Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang (2020)
10. Desa Semambung, Kecamatan Jatibanteng (2018)
11. Desa Sumberanyar, Kecamatan Jatibanteng (2018)
12. Desa Kembangsari, Kecamatan Jatibanteng (2020)
13. Desa Mojodungkul, Kecamatan Suboh (2019)
14. Desa Alasbayur, Kecamatan Mlandingan (2019)
15. Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan (2019)

(tna)

Berita Terbaru

Ketua KPK: Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Tidak Dihentikan

Ketua KPK: Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Tidak Dihentikan

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

JAKARTA– Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan belum ada rencana menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG nasional. Program Makan Bergizi Gratis t…

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Usaha di Permukiman, Imbau Warga Cek Legalitas

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Usaha di Permukiman, Imbau Warga Cek Legalitas

Jumat, 19 Jun 2026 14:52 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 14:52 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai dengan peruntukan kawasan. Karena itu, kegiatan usaha …

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Kemenag dari Pemilik Maktour Travel

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Kemenag dari Pemilik Maktour Travel

Jumat, 19 Jun 2026 14:43 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 14:43 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dugaan korupsi kuota haji. P…

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Salurkan Bantuan Alat Pertanian untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Salurkan Bantuan Alat Pertanian untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Jumat, 19 Jun 2026 11:28 WIB

Jumat, 19 Jun 2026 11:28 WIB

TANJUNG PERAK – Komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak melalui berbagai langkah nyata di tengah m…

Fraksi-Fraksi di DPRD Ponorogo Sepakati Pembahasan Raperda Pembentukan Lima Desa Baru

Fraksi-Fraksi di DPRD Ponorogo Sepakati Pembahasan Raperda Pembentukan Lima Desa Baru

Kamis, 18 Jun 2026 22:00 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 22:00 WIB

PONOROGO- Rencana pemekaran lima desa di Kabupaten Ponorogo bakal berjalan mulus. Ini setelah seluruh fraksi di DPRD Ponorogo sepakat untuk melanjutkan…

Sengketa Tanah Gereja Bethany vs Warga Menur Pumpungan, Komisi A DPRD Surabaya Turun Tangan

Sengketa Tanah Gereja Bethany vs Warga Menur Pumpungan, Komisi A DPRD Surabaya Turun Tangan

Kamis, 18 Jun 2026 19:51 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 19:51 WIB

SURABAYA- Komisi A DPRD Surabaya memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang melibatkan Gereja Bethany Indonesia dan warga RW 5 Kelurahan Menur Pumpungan,…