BACASAJA.ID - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengaku tidak setuju dengan adanya konsekuensi bagi penghuni rusun yang enggan divaksinasi Covid-19.
Menurutnya, Pemkot Surabaya mesti mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi supaya penghuni rusun bersedia divaksinasi.
"Saya mendorong pemkot agar melakukan pendekatan humanis bagi para penghuni yang masih enggan divaksin. Mereka bisa didekati melalui tokoh masyarakat, pengurus RW, maupun pengurus rusun setempat," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Jumat (4 Juni 2021).
Untuk diketahui, Pemkot Surabaya melalui Dinas Tanah dan Pengelolaan Bangunan, menerbitkan pengumuman Nomor 000/4461/436.7.11/2021 tertanggal 2 Juni 2021.
Pengumuman itu menyebut barangsiapa penghuni rusun yang tidak mau divaksinasi COVID-19, dipersilahkan mencari rusun lain.
"Ketika saya menemui warga dan memahamkan tentang vaksinasi dan kesiapan mereka, warga ternyata bisa menerima dengan baik. Sosialisasi dan edukasi harus dikedepankan pemkot dari pada memberi ancaman tidak boleh tinggal di rusun," tutur Reni.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita menyampaikan, vaksinasi kepada warga penghuni rusun ini termasuk dalam tahap ketiga. Untuk sasarannya adalah 10.190 warga penghuni di 18 rusun yang dikelola Pemkot Surabaya.
"Kami lakukan vaksin massal kepada seluruh penghuni rusun," ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa vaksinasi tahap ketiga ini juga menyasar kepada para penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Untuk sasarannya, yakni sebanyak 5.394 penyandang disabilitas dan 3.671 ODGJ di Kota Surabaya.
"Mohon kerjasamanya kepada seluruh peserta vaksin tahap ketiga. Tidak perlu cemas dan khawatir, semua ini kita lakukan agar kota kita terbebas dari pandemi COVID-19 dan warga sehat," katanya. (tna)
Editor : Redaksi
