BACASAJA.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tsb,” ungkap Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya yang diperoleh bacasaja.id, Minggu (6/12/2020),
Baca Juga: Juliari Batubara tak Ajukan Banding, KPK segera Eksekusi Mantan Menteri Sosial
Untuk diketahui, Juliari Batubara merupaan kader keempat PDIP yang ditetapkan tersangka setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/12) lalu. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Andreau Misanta Pribadi yang juga kader PDIP. Dia terbelit kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Andreau memang tak ditangkap tangan komisi pimpinan Firli Bahuri cs bersama Edhy, Selasa (24/11) lalu. Tapi dia juga ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini. Keesokan harinya usai KPK mengumumkan status tersangkanya, Andreau menyerahkan diri.
Selanjutnya, Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, juga terjaring OTT KPK, Kamis siang (3/12/2020). Wenny yang juga DPC PDIP Kabupaten Banggai Laut tercatat sebagai calon petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dia berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe. Wenny-Ridaya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Wenny merupakan Cabup petahana di Pilkada 2020 Banggai Laut.
Baca Juga: Blusukan Mensos Jadi Polemik di Jakarta
Sebelumnya, KPK juga telah menangkap Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, Jumat (27/11/2020). Pria kelahiran Bandung 1966 ini ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan Rumah Sakit di Cimahi.
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. “Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tsb, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yg punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," tandas Hasto.
Baca Juga: Bertepatan Hari Ibu, Presiden Jokowi Resmi Tunjuk Risma Jadi Mensos
Menurut Hasto, dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi Partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan. “Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tsb,” papar dia.
PDI Perjuangan, masih kata Hasto, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut. Dan Partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. “Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” pungkasnya. (ril/nt)
Editor : Redaksi
