Sebelum PTM Dimulai, Legislator Gerindra Minta Pemkot Surabaya segera Cari Alternatif Lokasi Rumah Sehat

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati.

i

BACASAJA.ID - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mencari alternatif lokasi Rumah Sehat.

Sebelumnya, Rumah Sehat yang di pakai oleh Pemkot Surabaya sebagai tempat isolasi pasien Covid-19, merupakan gedung bangunan sekolah, dengan menggunakan beberapa ruang kelas.

Sementara itu, Kota Surabaya saat ini juga telah memasuki kategori PPKM Level 3 yang memiliki kelonggaran, salah satunya untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan kapasitas 50 persen.

"Berdasarkan inmendagri nomer 35 yang menyatakan Surabaya level 3 maka boleh dilakukan PTM sesuai SKB 4 Menteri yakni 50 persen untuk jenjang SD dan SMP dan maksimal 5 siswa perkelas untuk PAUD," terang Ajeng Wira Wati, Sabtu (28/8/2021).

Selain itu, Ajeng menjelaskan, bahwa tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Surabaya telah menurun. Sehingga urgensi Rumah Sehat sebagai teman isolasi pasien Covid-19 bisa dialokasikan ke tempat lain.

"Tingkat BOR dan pasien aktif telah menurun, sehingga urgensi rumah sehat untuk isoman di masing-masing sekolah dan kelurahan harus segera dicarikan tempat alternatif lainnya," jelasnya.

"Hal ini sudah pernah saya sarankan bahwa janganlah jadikan Sekolah sebagai prioritas untuk tempat isolasi, bisa memanfaatkan aset pemerintah lainnya," tegasnya.

Seperti yang diketahui, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, pada tahun 2020 kemarin, telah melakukan simulasi Sekolah tatap muka.

Bahkan, pada Juli 2021 kemarin Kota Surabaya juga telah siap untuk melakukan PTM terbatas. Hanya saja terjadi lonjakan Covid-19, yang mengakibatkan penundaan PTM.

"Ini menunjukkan sarana dan prasarana bahkan asesmen hasilnya sekolah sudah siap melakukan PTM terbatas. Bagi Sekolah yang belum siap, Pemkot harus segera memfasilitasi agar sekolah tersebut dapat menjalankan tatap muka terbatas," tegasnya.

Legislator Gerindra ini mendorong juga Pemkot Surabaya agar segera melakukan pertemuan dengan pakar epidemiologi untuk membahas skema PTM.

Sebab, apabila akan dilakukan PTM terbatas, Ajeng mengingatakan, bahwa protokol kesehatan di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas utama.

Meskipun, guru, tenaga pengajar, dan semua perangak sekolah sudah melakukan vaksinasi, tapi Ajeng juga meminta, harus ada persetujuan orang tua atau wali murid

"Paling utama adalah perlunya persetujuan dari orang tua siswa untuk mengikuti sekolah tatap muka. Saya harap segera ada keputusan baik dari Pemkot, untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita dari dampak pandemi Covid-19," pungkasnya. (byta/rg4)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…