PPDB 2021 Surabaya Ternoda dengan Dugaan Praktik Jual Beli Bangku Sekolah Rp7,5 Juta di SMPN Tambaksari

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi proses belajar mengajar.
Ilustrasi proses belajar mengajar.

i

BACASAJA.ID - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2021 diselimuti aroma tidak sedap. Pasalnya, sejumlah orang tua melapor ke Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya diduga telah terjadi praktik jual beli bangku sekolah, Rabu (15/9/2021).

Aduan orang tua itu diterima oleh tiga anggota Fraksi PDIP yang antara lain Ketua Komisi C Baktiono, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno, dan anggota Komisi C Abdul Ghoni.

Dikonfirmasi mengenai dugaan jual beli bangku tersebut, Abdul Ghoni mengungkapkan kalau ada orang tua yang melapor, dia dijanjikan oleh oknum yang bekerja di salah satu SMP negeri di daerah Rangkah, Tambaksari, anaknya bisa masuk di SMP tersebut dengan membayar Rp7,5 juta.

“Kami menerima aduan dari salah satu warga Kota Surabaya yakni Bapak A bahwasanya putranya dijanjikan di salah satu sekolah negeri tapi harus membayar Rp7,5 juta,” ungkap Abdul Ghoni.

Hanya saja, sang anak rupanya tak berhasil masuk ke sekolah yang dimaksud. Dari keterangan orang tua siswa, uang tersebut adalah hasil pinjaman. Akibatnya, sang anak akhirnya selama 3 bulan ini tidak bersekolah karena tak mampu membayar di SMP Swasta.

Politisi partai banteng itu menambahkan, partainya bakal menindaklanjuti laporan itu supaya bisa jadi efek jera bagi oknum.

“Makanya nanti kita akan follow up lebih lanjut perihal aduan tadi sampai dimana, apakah ini bisa dikembangkan atau tidak, paling nggak ini bisa jadi efek jera bagi oknum insial PWD dan BW itu. Apalagi ini dilakukan di tengah masa pandemi. Sangat memprihatinkan,” tegas Abdul Ghoni.

Sementara itu, anggota fraksi PDI P lainnya Baktiono, mengatakan akan membantu korban agar bisa sekolah lagi meskipun itu di sekolah swasta, sebab anak tersebut belum sekolah selama 3 bulan.

“Saya usahakan anaknya untuk dimasukkan ke sekolah swasta, dikarenakan anak ini sudah 3 bulan tidak sekolah,” pungkasnya. (*/RG4)

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…