BURT DPR RI Pertanyakan Tingginya Harga PCR di Atas Tarif Tertinggi di Sejumlah Daerah

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie.

i

BACASAJA.ID - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie menyoroti harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di klinik-klinik daerah yang masih memberlakukan harga di kisaran Rp400-490 ribu.

Harga tersebut tidak sesuai dengan aturan patokan harga resmi Kementerian Kesehatan, yang menetapkan batas tarif tertinggi PCR test Rp275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali, dan Rp300.000 di luar Jawa-Bali.

Sesuai aturan yang ada, Idah menilai seharusnya klinik-klinik mengikuti harga yang sudah diberlakukan pemerintah. Jangan sampai salah satu syarat penerbangan itu memberatkan serta merugikan masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

"Pemerintah dan rumah sakit harus duduk bersama kembali, agar dapat memastikan jumlah besaran harga terendah test PCR itu sendiri. Diharapkan tidak ada lagi klinik-klinik yang mematok harga (PCR test) tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Dengan adanya patokan harga yang pasti di seluruh daerah tidak memberatkan masyarakat, terutama yang intens melakukan perjalanan udara,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Di sisi lain ia juga meminta, kepada Rumah Sakit Hermina Makassar bisa membedakan pelayanan RS yang bersifat reguler dan eksekutif, dalam hal ini peserta Jamkestama. Pasalnya fasilitas kedua layanan tersebut pastinya berbeda.

"Harus adanya perbedaan terkait pelayanan keduanya tersebut, dari segi fasilitas kamar, obat yang diberikan, maupun tenaga medis yang menangani pastinya berbeda dengan regular. Jangan sampai kedua layanan tersebut tidak bisa di bedakan,” pungkas legislator dapil Gorontalo tersebut.

Idah juga menyoroti persoalan pasien yang sudah diberikan vaksin, namun masih bisa terpapar virus Covid-19. Melihat persoalan tersebut, ia menginginkan agar ada jalan keluar sehingga permasalahan Covid-19 bisa terselesaikan.

“Saya berharap, untuk mengatasi persoalan Covid-19, pihak rumah sakit bisa memberikan obat ataupun vitamin dengan dosis yang sesuai untuk pencegahan. Dengan demikian, niat yang baik ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi pasien yang sudah divaksin tidak lagi terpapar Covid-19,” harapnya. (PAR/RG4)

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…