Komisi IX DPR: Wacana Pembatasan Usia tak Jamin Munculnya Caleg Berkualitas

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (DPR)
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (DPR)

i

BACASAJA.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembatasan usia maksimal calon anggota legislatif (caleg) terlalu memperbandingkan antara kuantitas umur dengan kinerja. Menurutnya, kualitas seorang caleg tidak bisa hanya dipatok lewat usia semata.

"Kalau menurut saya, jangan hanya melihat karena usianya sudah tua dipandang lemah. Lihat juga aspek kualitasnya. Sebab untuk apa punya anggota usianya muda tapi tidak pernah bicara di rapat dan mungkin sangat jarang turun ke daerah," ungkap Saleh dikutip, Jumat (10/12/2021).

Menurut Politisi Fraksi PAN itu, tak jarang para legislator yang berumur masih sanggup mengikuti agenda dewan yang padat dan menguras tenaga. Lagi pula, kata Saleh, pembatasan usia dapat diartikan terdapat pembatasan orang atau warga negara dalam menyalurkan haknya untuk ikut serta dalam pencalonan di pemilihan umum.

"Kalau ada pembatasan orang untuk menjadi wakil rakyat menurut saya itu bertentangan dengan demokrasi. Sebab setiap warga negara dipandang sama di depan hukum dan punya hak dalam pemerintahan," sebut Saleh.

Membatasi seseorang dalam pencalonan anggota legislatif membuat pelaksanaan nilai demokrasi dipertanyakan.

Adapun Saleh berharap kedepannya kualitas caleg dapat terus meningkat seiring perbaikan demokrasi di Indonesia. Beberapa cara antara lain mendorong pendidikan dan selektif pada pelaksanaan tes kesehatan bagi para caleg.

Oleh karena itu perlu sinkronisasi dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah sebagai eksekutif dan partai politik sebagai wadah kaderisasi para caleg. (PAR/RG4)

Berita Terbaru

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…

Tepis Klaim Hotman Paris, Mensesneg: Pemeriksaan Febrie Tak Perlu Izin Presiden

Tepis Klaim Hotman Paris, Mensesneg: Pemeriksaan Febrie Tak Perlu Izin Presiden

Senin, 20 Jul 2026 19:52 WIB

Senin, 20 Jul 2026 19:52 WIB

JAKARTA- Istana Kepresidenan membantah klaim pemeriksaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah harus mendapat izin Presiden terlebih dahulu. Penegasan tersebut…