Banggar DPR: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (DPR)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (DPR)

i

BACASAJA.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional melalui sejumlah produsen batu bara besar.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional. Sebab, menurut Said, konsumsi batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sejumlah produsen listrik swasta lainnya naik di tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh sektor rill yang mulai meningkat seiring dengan stabilnya angka penyebaran Covid-19 di tanah air. Bila tahun 2020 lalu konsumsi batu bara PLN bisa di bawah 100 juta ton, dan tahun 2021 meningkat menjadi 115,6 juta ton, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara tahun 2022 mencapai 119 juta ton.

"PLN seharusnya melakukan perencanaan dan memiliki prediksi atas supply and demand batu bara nasional dan global, sehingga tidak strategis dengan tiba-tiba mengumumkan menipisnya cadangan batu baranya. Bila jauh-jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batu bara, maka kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak, melarang ekspor batu bara," kata Said, Selasa (3/1/2021).

Dengan perencanaan stok batu bara yang tidak baik dari PLN, menurut Said telah mengakibatkan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) tidak dapat menjadi berkah bagi perusahaan dan negara. Padahal, melalui ekspor batu bara, negara dapat menikmati tingginya pendapatan negara.

"Bahkan setelah 12 tahun kita shortfall pajak, tahun 2021 kemarin penerimaan perpajakan tembus 100 persen dari target," imbuhnya.

Untuk itu, Said mengatakan PLN dan Kementerian ESDM secepat mungkin wajib membenahi manajemen suplai batu bara ini agar larangan kebijakan ekspor batu bara tidak berlangsung lama.

"Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menekankan PLN harus melakukan efisiensi. Menurutnya, ketiadaan pesaing yang dirasakan PLN saat ini sebagai pemain tunggal listrik nasional, telah membuat PLN tidak kompetitif dan malah cenderung merugi dan senantiasa menyusu kepada APBN.

"Keadaan ini sangat tidak baik. Sekedar untuk mengatur manajemen stok batu bara saja tidak kompeten, apalagi harus bersaing menghadapi tantangan ke depan," seru Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Diketahui, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia. Oleh sebab itu, Said memperkirakan batu bara masih akan menjadi produk primadona, terlebih tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih merajalela di sejumlah negara dan mengakibatkan permintaan suplai listrik masih akan tinggi.

Selain itu, harga batubara juga diperkirakan masih akan berada di kisaran 120 dolar AS per ton. (PAR/RG4)

Tag :

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…