Banggar DPR: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (DPR)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (DPR)

i

BACASAJA.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional melalui sejumlah produsen batu bara besar.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional. Sebab, menurut Said, konsumsi batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sejumlah produsen listrik swasta lainnya naik di tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh sektor rill yang mulai meningkat seiring dengan stabilnya angka penyebaran Covid-19 di tanah air. Bila tahun 2020 lalu konsumsi batu bara PLN bisa di bawah 100 juta ton, dan tahun 2021 meningkat menjadi 115,6 juta ton, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara tahun 2022 mencapai 119 juta ton.

"PLN seharusnya melakukan perencanaan dan memiliki prediksi atas supply and demand batu bara nasional dan global, sehingga tidak strategis dengan tiba-tiba mengumumkan menipisnya cadangan batu baranya. Bila jauh-jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batu bara, maka kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak, melarang ekspor batu bara," kata Said, Selasa (3/1/2021).

Dengan perencanaan stok batu bara yang tidak baik dari PLN, menurut Said telah mengakibatkan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) tidak dapat menjadi berkah bagi perusahaan dan negara. Padahal, melalui ekspor batu bara, negara dapat menikmati tingginya pendapatan negara.

"Bahkan setelah 12 tahun kita shortfall pajak, tahun 2021 kemarin penerimaan perpajakan tembus 100 persen dari target," imbuhnya.

Untuk itu, Said mengatakan PLN dan Kementerian ESDM secepat mungkin wajib membenahi manajemen suplai batu bara ini agar larangan kebijakan ekspor batu bara tidak berlangsung lama.

"Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha. Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menekankan PLN harus melakukan efisiensi. Menurutnya, ketiadaan pesaing yang dirasakan PLN saat ini sebagai pemain tunggal listrik nasional, telah membuat PLN tidak kompetitif dan malah cenderung merugi dan senantiasa menyusu kepada APBN.

"Keadaan ini sangat tidak baik. Sekedar untuk mengatur manajemen stok batu bara saja tidak kompeten, apalagi harus bersaing menghadapi tantangan ke depan," seru Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Diketahui, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia. Oleh sebab itu, Said memperkirakan batu bara masih akan menjadi produk primadona, terlebih tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih merajalela di sejumlah negara dan mengakibatkan permintaan suplai listrik masih akan tinggi.

Selain itu, harga batubara juga diperkirakan masih akan berada di kisaran 120 dolar AS per ton. (PAR/RG4)

Tag :

Berita Terbaru

Siap Mengawal Aspirasi dan Tangani Karhutla, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Personel dan Sarpras

Siap Mengawal Aspirasi dan Tangani Karhutla, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Personel dan Sarpras

Senin, 19 Okt 2026 20:57 WIB

Senin, 19 Okt 2026 20:57 WIB

POLDA SULBAR- Kesiapan melindungi masyarakat dimulai dari personel yang terlatih dan peralatan yang siap digunakan. Semangat tersebut mendasari pengecekan…

Hadir Saat Warga Membutuhkan, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Pelayanan di Polresta Mamuju

Hadir Saat Warga Membutuhkan, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Pelayanan di Polresta Mamuju

Senin, 19 Okt 2026 20:55 WIB

Senin, 19 Okt 2026 20:55 WIB

MAMUJU – Setiap warga yang datang ke kantor polisi membawa harapan untuk didengar, dibantu, dan mendapatkan perlindungan. Harapan itulah yang menjadi semangat k…

Kapolda Sulbar dan Jajaran Pejabat Utama Turun Langsung Atur Lalu Lintas dan Sapa Masyarakat

Kapolda Sulbar dan Jajaran Pejabat Utama Turun Langsung Atur Lalu Lintas dan Sapa Masyarakat

Senin, 19 Okt 2026 15:02 WIB

Senin, 19 Okt 2026 15:02 WIB

POLDA SULBAR- Ada yang berbeda dari keramaian lalu lintas pagi di Kota Mamuju, Senin (19/10/26). Jika biasanya di setiap persimpangan jalan hanya terlihat…

Dispendik Surabaya Imbau SD-SMP Manfaatkan Destinasi Lokal untuk Outing Class

Dispendik Surabaya Imbau SD-SMP Manfaatkan Destinasi Lokal untuk Outing Class

Senin, 19 Okt 2026 14:58 WIB

Senin, 19 Okt 2026 14:58 WIB

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mengoptimalkan destinasi wisata edukasi dan ruang…

KPK: Pejabat BNPB Diduga Terima Suap Rp2,38 Miliar dan Emas 325 Gram

KPK: Pejabat BNPB Diduga Terima Suap Rp2,38 Miliar dan Emas 325 Gram

Senin, 19 Okt 2026 14:55 WIB

Senin, 19 Okt 2026 14:55 WIB

JAKARTA- KPK mengungkap dugaan penerimaan suap oleh pejabat BNPB terkait pengadaan yang menggunakan DSP kebencanaan. Suap tersebut diduga diterima dalam bentuk …

Hari Santri 2026, PKB Kota Surabaya Ajak Santri dan Santriwati Jaga Tradisi Pesantren dan Keutuhan Negeri

Hari Santri 2026, PKB Kota Surabaya Ajak Santri dan Santriwati Jaga Tradisi Pesantren dan Keutuhan Negeri

Senin, 19 Okt 2026 14:04 WIB

Senin, 19 Okt 2026 14:04 WIB

SURABAYA – Menjelang peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026, Ketua DPC PKB Kota Surabaya Muhammad Faridz Afif atau Gus Afif mengajak seluruh s…