Soal WFH Bagi ASN, Pemkab Probolinggo Tunggu Surat Dari Kemenpan RB

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemkab Probolinggo menunggu surat resmi dari Kemenpan RB terkait penerapan WFH untuk ASN maupun Swasta (foto: Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko dalam sebuah acara)
Pemkab Probolinggo menunggu surat resmi dari Kemenpan RB terkait penerapan WFH untuk ASN maupun Swasta (foto: Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko dalam sebuah acara)

i

BACASAJA.ID - Rencana Pemerintah Pusat untuk memberlakukan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran 8 Mei 2022 ditanggapi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Menurut Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Pemkab Probolinggo akan menyesuaikan dengan diberlakukannya WFH. Namun tentunya, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), maupun surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Tentunya kita siap menyesuaikan, namun kita tunggu dulu surat resminya dari Kemenpan RB bagaimana juklak maupun juknisnya baru kemudian kita keluarkan surat untuk ASN di lingkungan Kabupaten Probolinggo," ujar Politisi PDI Perjuangan ini Sabtu, (07/05/2022).

Baginya, langkah WFH tersebut ia dukung. Sebab, kebijakan Pemerintah Pusat tentunya punya maksud yang baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat

"Bagi kami WFH sudah biasa, terutama seperti pandemi Covid-19 kemarin, tentunya pelayanan di lingkungan Pemkab Probolinggo tidak akan terganggu dengan diberlakukannya WFH nanti," jelasnya.

Tambahnya, pemberlakuan WFH sebenanya lebih banyak berdampak pada kota-kota besar. Namun demikian, pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait WFH tersebut.

Sebelumnya Menpan RB, Tjahjo Kumolo meminta semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

Tjahjo pun memastikan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.

Sebab, instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Selain itu, lanjut Tjahjo, penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022 juga dapat diterapkan sebagai upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga.

Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo mengusulkan instansi pemerintah dan swasta menerapkan kebijakan WFH selama sepekan setelah momen cuti Lebaran 2022 berakhir.

"Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang memungkinkan untuk satu pekan ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home," kata Listyo saat berada di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5/2022). (DRW)

Tag :

Berita Terbaru

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…