SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mulai bersikap tegas di tahun kedua kepemimpinanya.
Bahkan, Eri Cahyadi mempersilakan pejabat Pemkot Surabaya mundur dari jabatannya, jika tidak memenuhi target sesuai kontrak kinerja yang sudah dibuat.
Kontrak kinerja itu akan dievaluasi oleh Wali Kota Eri Cahyadi setiap tiga bulan sekali.
Pejabat Pemkot Surabaya, mulai Kepala Dinas atau Perangkat Daerah (PD), Camat, dan Lurah harus mempertanggungjawabkan capaian output dan outcome program pelayanan kerja, yang sudah dibuat dalam kontrak tersebut.
“Melalui kontrak kinerja, anda harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat," kata Eri Cahyadi saat mengumpulkan para pejabat Pemkot di Gedung Sawunggaling, Jumat 13 Meu 2022.
"Setiap tiga bulan sekali, saya akan melakukan evaluasi. Sebab, saya bertanggung jawab menggerakkan PD untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” lanjut Eri.
Evaluasi ini berkaitan dengan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Sejak penerapan SOTK baru telah dilakukan kontrak kinerja dengan Kepala PD, Camat, dan Lurah berdasarkan capaian output dan outcome program pelayanan kerja untuk masyarakat Kota Surabaya.
Berdasarkan hasil evaluasi, setidaknya ada tiga poin yang disampaikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi.
Pertama, ia meminta Kepala PD, Camat, dan Lurah untuk menggunakan aset milik Pemkot Surabaya menjadi lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Serta melakukan pemetaan kemampuan dan usia kerja terhadap 350 ribu KK yang masuk dalam kategori MBR.
“Para Lurah lakukan pengecekan terdapat MBR dengan melibatkan RT/RW dan Kader Surabaya Hebat. Petakan dan buat kelompok MBR untuk mengerjakan tambak, pertanian, dan lainnya,” papar mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Kedua, Eri meminta mempercepat penyelesaian penyusunan SOP Kader Surabaya Hebat.
Sebab, Camat dan Lurah diminta untuk membimbing Kader Surabaya Hebat agar ikut membantu melakukan pendataan MBR.
Ketiga, ia meminta kepada seluruh Camat, Lurah, dan RT/RW untuk menempelkan nomor telepon atau narahubung di setiap Balai RW guna mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
“Setiap RW sudah memiliki ASN pendamping dari kecamatan maupun kelurahan setempat, dia bertanggung jawab mengenai pelayanan di daerah tersebut. Mereka menjadi narahubung untuk segera ditindaklanjuti oleh Camat dan Lurah,” ungkap mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.
Meski demikian, ia juga terus mengingatkan kepada Camat dan Lurah untuk peka mengetahui permasalahan warga.
Seperti bayi stunting, gizi buruk, hingga rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayahnya masing-masing untuk segera ditindaklanjuti oleh PD terkait.
“Apabila selama lima kali diketahui tidak sesuai dengan target kontrak kinerja, maka Kepala PD, Camat, dan Lurah yang bersangkutan dipersilahkan mengundurkan dari jabatan yang diemban,” tandas Eri.
Karena itu, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729, ia meminta para Kepala PD, Camat, dan Lurah untuk meningkatkan kinerjanya demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya.
“Yang sudah dibuat pada kontrak kinerja tolong dilakukan. Tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pedestrian, tidak ada pengemis di traffic light dan tidak ada MBR yang tidak diperhatikan," kata Eri Cahyadi menegaskan. (*)
Sumber : Zona Surabaya Raya
Editor : Redaksi
