Pantau Langsung, Komisi IV DPRD Apresiasi Program Bansos Pemkab Probolinggo untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Reporter : Redaksi
Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo saat memantau penyaluran bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Senin, (28/04/2025)

PROBOLINGGO - DPRD Kabupaten Probolinggo melalui Komisi IV memberikan apresiasi terhadap langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Program bansos ini menjadi bagian penting dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan daerah.

Baca juga: Kronologi Mobil Anggota DPR RI Tabrak Truk di Tol Pasuruan-Probolinggo, Dua Staf Ahli Tewas

Dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial yang dilaksanakan pada 28–30 April 2025, hadir anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo yakni Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya Kurniasari, dan Gus Nawa.

Kehadiran mereka merupakan wujud dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan bahwa bantuan diterima penuh oleh masyarakat yang benar-benar tergolong miskin ekstrem, tanpa adanya potongan maupun penyimpangan.

“Kami, dari Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo — bersama Mbak Umil, Mas Edi, Mbak Intan, dan Gus Nawa — hadir langsung untuk memastikan bahwa program penanganan kemiskinan ekstrem ini berjalan tepat sasaran,"ujar Cak Dayat, sapaan akrab Arief Hidayat, perwakilan Komisi IV pada Senin ,(28/04/2025).

"Komisi IV ingin memastikan bantuan yang diberikan betul-betul menyasar masyarakat yang paling rentan, bukan hanya mengurangi angka statistik, tetapi benar-benar mengangkat derajat hidup warga yang selama ini termarjinalkan,"tambahnya.

Baca juga: Operasional Jembatan Kaca Bromo Terganjal Pengelolaan, DPRD Kabupaten Probolinggo: Kehilangan Momentum Besar

Lebih lanjut, Komisi IV memberikan beberapa catatan kritis untuk menguatkan program tersebut yaitu :

1. Validasi dan verifikasi data penerima harus diperketat dan diperbarui secara berkala.

2. Sistem pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk menghindari adanya penyimpangan distribusi.

Baca juga: PC GP Ansor Kota Probolinggo: GMNI Konsisten Jaga Pancasila dan Kebhinekaan di Usia ke-72

3. Evaluasi pasca-penyaluran menjadi penting, untuk menilai efektivitas bantuan terhadap perubahan kondisi hidup penerima.

Selain itu, DPRD Komisi IV terus ingin berkomitmen untuk terus mengawal program-program pengentasan kemiskinan ekstrem ini sebagai prioritas bersama, sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Mohammad Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ, dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. (DRW)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru