SURABAYA – Komisi D DPRD Surabaya membuka ruang dialog dengan para pegiat seni dan pekerja pariwisata untuk memperkuat identitas budaya Kota Pahlawan. Dalam rapat koordinasi, Kamis (18/9/2025), berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari usulan lagu daerah resmi hingga penguatan festival seni berbasis kampung.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, memimpin langsung rapat yang dihadiri perwakilan OPD terkait seperti Disbudporapar, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A-PPKB, dan Bagian Kesra.
Baca juga: Ajeng Wira Wati : Kasus Tempat Hiburan Jadi Alarm Keras Perlindungan Anak
Ketua FSP Parekraf-KSPSI, Michael Revy R, menekankan pentingnya dukungan nyata pemerintah agar Surabaya tidak lagi hanya dikenal sebagai kota transit.
“Kami butuh ruang berkegiatan dan perlindungan bagi pekerja seni. Bahkan perlu dipikirkan pengganti Taman Hiburan Rakyat (THR) sebagai pusat ekspresi seni,” ujarnya.
Seniman Abdul Semute menceritakan perjalanan komunitasnya sejak 2014 melalui Bangunrejo Art Festival yang terbukti mengubah stigma negatif eks-lokalisasi menjadi kampung kreatif.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Penurunan UKT Beasiswa Pemuda Tangguh, Minta Kampus Ikut Beri Keringanan
“Festival ini konsisten 12 tahun dan berhasil menghidupkan kampung kami. Harapannya bisa mendapat dukungan agar terus berlanjut,” katanya.
Sementara itu, komposer Adi Nugroho menyoroti belum adanya lagu daerah resmi Surabaya. “Ironis, Surabaya sering jadi tuan rumah event paduan suara internasional, tapi tidak punya lagu khas yang bisa dibawakan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menyebut aspirasi para seniman sangat relevan dengan Raperda Ekonomi Kreatif dan Raperda Peningkatan Budaya yang sedang dibahas. “Jika regulasi ini disahkan, ada program dan anggaran yang bisa mendukung ide-ide kreatif seperti festival kampung maupun lagu daerah resmi,” jelasnya.
Baca juga: Komisi D DPRD Surabaya Soroti Keterlambatan Proyek Sekolah dan Puskesmas
Audiensi ini juga membahas perlindungan terhadap pekerja seni jalanan dan juru parkir agar mendapat keadilan. Komisi D berkomitmen menyuarakan hasil pertemuan ini dalam pembahasan kebijakan.
Dengan dukungan regulasi dan ruang ekspresi yang memadai, Surabaya dinilai berpeluang menembus panggung budaya nasional bahkan internasional. (dims)
Editor : Redaksi