SURABAYA, Bacasaja.id — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyoroti peran besar para guru dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Ia menilai, para guru selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelancaran program, meski tanpa dukungan dana operasional yang memadai.
“Guru-guru ini tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan maupun pengawasan MBG, padahal mereka ikut memastikan kebersihan, kedisiplinan, dan edukasi gizi siswa di kelas,” ujar Fathoni di Surabaya, Selasa (7/10/2025).
Baca juga: Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel
Politisi Partai Golkar itu menyayangkan jika peran penting guru hanya diposisikan sebagai pembagi makanan. Padahal, lanjutnya, guru justru menjadi pihak yang paling dekat dengan siswa dan paling paham kondisi di sekolah.
“Pemilik dapur hanya mengantar dan mengambil makanan ke sekolah, sementara kebersihan di kelas sering kali menjadi tanggung jawab guru,” katanya.
Fathoni mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyiapkan anggaran operasional tambahan bagi guru dan sekolah sebagai pendukung program MBG.
“Biasanya saat jam istirahat, guru bisa beristirahat sejenak. Tapi sekarang mereka ikut membersihkan sisa makanan di kelas. Pemerintah perlu menghargai kerja keras mereka,” ujarnya.
Baca juga: Tunggu Hasil Lab, Wali Kota Eri Lakukan Kroscek Pasca Siswa Diduga Keracunan MBG
Menurutnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang tetap bekerja dengan semangat tanpa pamrih. Namun, perhatian pemerintah menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka.
“Keberhasilan MBG bukan sekadar soal penyaluran makanan, tapi bagaimana membangun kebiasaan makan sehat dan hubungan yang baik antara peserta didik dan tenaga pendidik,” tegasnya.
Baca juga: BGN: Kabar Balita Meninggal Akibat MBG di Cianjur Tidak Benar
Fathoni juga mengingatkan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu lebih melibatkan pemerintah daerah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Masih banyak hal yang perlu dievaluasi, salah satunya karena pelaksanaannya masih terlalu sentralistik,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi