SURABAYA, Bacasaja.id - Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menekankan pentingnya penerapan pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2026 yang kini tengah dibahas.
Menurutnya, pola perencanaan selama ini masih didominasi pendekatan top-down, di mana kebijakan lebih banyak disusun oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan sepenuhnya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Baca juga: DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara
“Contohnya tahun ini fokus besar diarahkan ke penerangan jalan umum. Padahal banyak kebutuhan warga lain yang juga mendesak. Harusnya ada ruang sekitar 20–30 persen untuk aspirasi masyarakat,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Tubagus menilai, hasil reses para anggota dewan kerap menemukan kebutuhan nyata di lapangan—mulai dari pengadaan CCTV hingga keranda mayat—yang tak terakomodasi dalam perencanaan pemerintah.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin
“Kalau hal-hal seperti ini terus diabaikan, anggaran reses jadi formalitas semata,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kota Surabaya membentuk satuan tugas khusus yang menangani pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar ada sinergi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat.
Baca juga: Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup
“Pendekatan penyusunan APBD tidak bisa satu arah. Harus ada keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan suara rakyat yang kami bawa dari bawah,” pungkas Tubagus. (dims)
Editor : Redaksi