DPRD Surabaya : Anggaran RW Harus Tekan Pengangguran Pemuda dan Kemiskinan Kampung

Reporter : Redaksi
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo

SURABAYA - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menegaskan bahwa anggaran berbasis RW yang disiapkan Pemkot bertujuan langsung menurunkan pengangguran pemuda dan mengurangi kemiskinan keluarga.

“Ketika anggaran ini berjalan hingga kecamatan, kelurahan, sampai RW, targetnya pada akhir 2026 dua indikator itu harus turun,” ujarnya, Rabu (26/11/2026).

Baca juga: Polemik Sengketa Tanah Pogot: Pemkot Surabaya Sebut Hearing Tak Perlu, Kuasa Hukum Ahli Waris Melawan

Rp35 Juta per RW untuk Program Pemuda

Anggaran dihitung berdasarkan kebutuhan keluarga, namun teknis pelaksanaan menggunakan struktur RW. Setiap RW mendapat Rp5 juta per bulan selama tujuh bulan, total Rp35 juta.

“Ini khusus untuk pemuda,” tegas Cahyo.

Kelompok pemuda dari berbagai unsur boleh mengajukan proposal, tidak hanya karang taruna. Proposal menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Penyesuaian Anggaran Antar-RW

Baca juga: DPRD Surabaya Dukung Rotasi 78 Pejabat Pemkot Surabaya, Komisi A: Harus Bekerja Lebih Keras!

Jika ada RW tanpa pengangguran atau keluarga miskin, anggaran bisa dialihkan ke RW lain dalam satu kelurahan agar tepat sasaran.

“Koordinator kelurahan harus mampu mengatur. Kalau satu RW lebih butuh, RW lain bisa disinkronkan. Kampung tematik pun bisa digabung supaya saling menguatkan,” jelasnya.

Ia mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pemuda—mulai produksi, pemasaran digital, hingga distribusi.

Pemuda Diminta Mulai Bersiap

Baca juga: Bukan Cuma-cuma, Wali Kota Eri Cahyadi Ungkap Syarat Gen Z Surabaya Dapat Dana Rp5 Juta per RW

Cahyo mengingatkan bahwa program baru ini pasti menimbulkan dinamika, sehingga diperlukan komunikasi yang baik.

“Pemuda hari ini calon pemimpin masa depan. Kalau mereka bisa berkolaborasi, masa depan Surabaya lebih kuat,” katanya.

Memasuki akhir 2025, ia meminta pemuda mulai memetakan potensi kampung, menyusun program, dan mengkonsolidasikan kelompok masing-masing untuk menyambut implementasi anggaran. (dims)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru