SURABAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Surabaya turut hadir di lokasi aksi demonstrasi terkait PT Pakerin yang berlangsung di depan SOGO Tunjungan Plaza, Surabaya. Kehadiran organisasi kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi warga sekaligus menjaga kondusivitas Kota Surabaya.
Ketua DPC GRIB Jaya Surabaya, H.M Arifin, menyampaikan bahwa aksi yang berlangsung di kawasan pusat kota telah menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kemacetan lalu lintas dan terganggunya kenyamanan publik.
Baca juga: Diskotek Stasiun dan Club Deluxe Dirazia, Polisi Amankan Puluhan Pengunjung Positif Narkoba
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Fakta di lapangan, aksi ini menimbulkan kemacetan dan berpotensi mengganggu kondusivitas Kota Surabaya,” ujar H.M Arifin di sela kegiatan, jumat (16/1)
Meski demikian, Arifin menegaskan bahwa GRIB Jaya tetap menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
Baca juga: Berikan Rasa Aman, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Turun Langsung Pengaturan Lalu Lintas Pagi
“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi. Namun, di sisi lain kami juga memiliki kewajiban moral untuk saling mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, dan tidak merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia menambahkan, menjaga ketenteraman dan kenyamanan kota merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh peserta aksi, aparat, maupun seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: Sambut Hari Santri 2026, Fatayat NU Surabaya Ajak 100 Pelajar Napak Tilas Resolusi Jihad
GRIB Jaya Surabaya berharap PT Pakerin dapat segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi pemicu aksi secara bijak dan bertanggung jawab. Penyelesaian yang cepat dinilai penting agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi aktivitas warga dan perekonomian kota.
“Harapan kami, PT Pakerin segera menyelesaikan persoalan ini demi menjaga kondusivitas Kota Surabaya dan agar tidak semakin banyak pihak yang dirugikan, terutama masyarakat Surabaya,” pungkas H.M Arifin. (dims)
Editor : Redaksi