PROBOLINGGO - Laporkan sejumlah keluhan peternakan dan pertanian, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor DPRD setempat. DPRD melalui Komisi II memastikan akan mengawal dan ikut menyelesaikan persoalan mulai wabah PMK hingga pertanian.
Dilaksanakan di kantor DPRD setempat Kamis, (02/06/2022) HKTI Kabupaten Probolinggo yang diwakili Ahmad Syamsul Askandar, diterima langsung Ketua Komisi II, Edy Susanto dan Dinas Pertanian, DKUPP. Pada Komisi II, HKTI menyampaikan sejumlah keluhan masalah pertanian dan peternakan.
Baca juga: Pasca Idul Fitri, Penyakit Mulut Dan Kuku Hewan Ternak Di Jatim Terkendali
Beberapa persoalan itu diantaranya percepatan penanganan wabah PMK, kelangkaan pupuk dan kurang efektifnya kartu tani, masalah petani dan komunitas Porang serta flasi pada bawang merah yang dinilai merugikan petani.
Gus Aan panggilan akrabnya itu menyebut pertemuan kali ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif DPRD Kabupaten Probolinggo serta instansi terkait.
"Ada beberapa poin-poin yang kita sampaikan akan segera ditindaklanjuti bahkan untuk masalah plasi bawang merah besok akan segera sidak. Dan untuk PMK hari ini juga Plt Bupati Probolinggo dan jajaran Forkopimda mengunjungi daerah paling terdampak yakni Krucil," jelasnya.
Baca juga: Bupati Siapkan Anggaran 700 Juta, Ternak Mati Capai Ratusan Di Satu Desa, Data Beda Dengan Pemkab
Ia berharap, keluhan yang disampaikan menjadi bahan masukan yang nantinya dihasilkan dalam sebuah kebijakan. Sehingga, persoalan tersebut bisa teratasi dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Ketua Komisi II, Edy Susanto sejumlah keluhan tersebut memang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Atas hal itu, Politisi PDI Perjuangan ini siap meneruskan keluhan dan ikut menemukan solusinya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, seperti plasi bawang merah mengalami kenaikan di tahun ini. Kenaikan persentasi plasi itu dilakukan oleh tengkulak, yaitu 10 persen pada tahun 2018, kini menjadi 15 persen.
Baca juga: Disnak Dan Keswan Kabupaten Tulungagung Mulai Vaksinasi PMK
Dalam waktu dekat, akan dilakukan sidak oleh satgas pangan untuk dikembalikan lagi ke kesepakatan semula, yaitu 10 persen.
"Tentunya kita tindak lanjuti, persoalan wabah PMK misalnya ini kan lagi gentingnya. Kami akan berkoordinasi dengan Eksekutif, agar persoalan ini segera teratasi termasuk persoalan pertanian lainnya," jelas Edy yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo ini. (DRW)
Editor : Redaksi