JAKARTA - Sepanjang 2023 hingga 31 Januari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 355.637 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 25.531 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 11.814 berasal dari sektor perbankan, 6.524 berasal dari industri financial technology, 5.026 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 1.744 berasal dari industri asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, Rabu (21/2/2024) menerangkan, selain melalui APPK, OJK juga mendorong penyelesaian pengaduan konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang telah menerima 2.698 permohonan masuk, dengan permohonan yang selesai sebanyak 813 permohonan dan 1.460 permohonan dalam proses, sedangkan 425 permohonan tidak memenuhi syarat. Permohonan sengketa yang disampaikan kepada LAPS-SJK didominasi oleh sengketa sektor perbankan sebanyak 1.257 sengketa dan sektor fintech sebanyak 644 sengketa.
Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal. Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Satgas PASTI telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal. Pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 13.064, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 12.528 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 536 pengaduan.
Sepanjang 2023, OJK bekerjasama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan stakeholder terkait telah melaksanakan 3.065 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 2.565.443 orang peserta secara nasional. Selain itu, minisite dan aplikasi Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi khusus konten edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah memublikasikan sebanyak 430 konten edukasi keuangan, dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.003.462 viewers.
Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK telah diakses sebanyak 48.934 kali dengan penerbitan 39.291 sertifikat kelulusan modul per 31 Desember 2023. Ke depannya, OJK akan meningkatkan program edukasi keuangan secara online agar dapat meningkatkan literasi keuangan secara masif dan merata, antara lain melalui kerjasama dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sehingga LMSKU dapat diakses pengguna Kartu Prakerja dengan basis pengguna saat ini sebanyak 17 juta pemegang kartu, dan ke depannya dapat mencapai hingga 50 juta pemegang Kartu Prakerja.
Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya.
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terbentuk 515 TPAKD di 34 provinsi dan 481 kabupaten/kota (93,58 persen dari kabupaten/kota di Indonesia) yang sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan 1.152 program kerja, yaitu antara lain: Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang telah menjangkau 1,35 juta debitur dengan nilai penyaluran Rp 38,7 triliun; Program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (K/PSP) yang menjangkau 74.670 debitur individu dan 486 debitur kelompok, dengan total nominal Rp 3,63 triliun; Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menjangkau 53,9 juta rekening pelajar, dengan total nominal Rp 30,65 triliun; Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA) dengan total 1.278.848 rekening dengan nilai nominal Rp 4,86 triliun; Program pilot project Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang mencapai 36 desa dan 9.285 peserta. Program Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sebanyak 2.851 kegiatan, yang menjangkau 1,8 juta peserta dan 7,9 juta rekening produk/layanan keuangan (meningkat 13,34% dibandingkan tahun 2022). (*)
Editor : Redaksi
