JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, akan memberi sanksi tegas bagi kepala daerah jika terbukti terlibat judi online. Hal ini disampaikan Tito usai Rapat Panja 26 RUU Kabupaten dan Kota di Komisi II DPR.
Tito mengatakan, telah meminta data kepada PPATK terkait dugaan kepala daerah terlibat dalam judi online ini. Adapun, sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi yang membuat efek jera.
"Saya belum tahu siapa saja nanti minta informasi kepada PPATK kalau betul terkait judi online bisa berikan peringatan. Kita beri peringatan bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," kata Tito kepada wartawan di depan Ruang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Tito memastikan, sanksi kepala daerah definitif akan lebih berat jika kembali mengikuti Pilkada 2024. Dia berjanji akan mengumumkan kepada publik setiap kepala daerah yang terlibat judi online agar mendapat sanksi sosial jelang Pilkada.
"Kalau memang ada akan kami diberi datanya. Saya akan meminta kepada jajaran Inspektorat dan Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi," ujarnya. (RRI)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB
Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB
POLDA SULBAR- Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat tak hanya bermodal kekuatan fisik maupun keterampilan tugas, melainkan juga…
Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB
Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB
SURABAYA - Laporan masyarakat melalui hotline "Lapor Cak Eri" berhasil membongkar dugaan pungutan liar (pungli) terhadap calon pedagang di Sentra Wisata…
Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB
Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB
JAKARTA– KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh p…
Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB
Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB
POLDA SULBAR- Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat melaksanakan uji coba penerapan aplikasi EâTeguran di depan Gedung BPKB Mamuju, Rabu (2…
Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB
Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. P…
Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB
Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB
SURABAYA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti perencanaan pembiayaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 usai mengikuti…