SURABAYA, bacasaja.id - DPRD Kota Surabaya memastikan rencana pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah senilai Rp3,15 triliun bukan sekadar menambah utang, melainkan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dan penggerak perekonomian Kota Pahlawan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan hal ini usai melakukan konsultasi dengan Bappenas di Jakarta. Hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Surabaya telah memenuhi seluruh syarat untuk mengajukan pembiayaan alternatif.
“Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” jelas Fathoni di Surabaya, Senin (22/9/2025).
Pinjaman akan diajukan pada periode 2026–2027, dengan rincian pembiayaan melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, antara lain:
- Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB)
- Pelebaran Jalan Wiyung
- Flyover Dolog
- Saluran Diversi Gunungsari
- Pemasangan PJU
- Jalan Tembus Dharmahusada
- Penanganan berbagai titik genangan
“Proyek-proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Diversi Gunungsari, misalnya, akan membuka pusat usaha baru dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
DPRD Surabaya berkomitmen mengawal penuh proses pinjaman ini agar berjalan sesuai perencanaan dan bebas dari potensi penyimpangan.
“Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini berjalan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan,” tegas Fathoni.
Selain infrastruktur, DPRD mendorong agar APBD 2026 tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kreatif, termasuk upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.
DPRD Surabaya berkomitmen mengawal penuh proses pinjaman ini agar berjalan sesuai perencanaan dan bebas dari potensi penyimpangan.
“Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini berjalan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan,” tegas Fathoni.
Selain infrastruktur, DPRD mendorong agar APBD 2026 tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kreatif, termasuk upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.
Fathoni juga mengingatkan pentingnya kolaborasi regional menghadapi dinamika pembangunan nasional, khususnya menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028.
“Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur bisa menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
