Bambang Haryo Raih Gelar Magister Ilmu Politik di UWKS, Siap Perjuangkan Kebijakan Publik Berbasis Keilmuan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

i

SURABAYA, Bacasaja.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Dalam sidang tesis yang digelar Minggu (19/10/2025), BHS mempertahankan karyanya berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Laut (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Laut Patimban Tahap Pertama di Kabupaten Subang, Jawa Barat)”.

BHS mengungkapkan rasa bangganya dapat menuntaskan pendidikan di UWKS yang dikenal sebagai salah satu universitas terbaik keempat di Indonesia menurut UniRank. Ia menilai, keilmuan politik yang diperolehnya akan sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas-tugas legislasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur kebijakan publik, meskipun dirinya berlatar belakang sarjana teknik.

 “Keilmuan politik ini tentu akan menunjang pekerjaan kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Bambang Haryo.

Sebagai seorang pengusaha dan politisi Partai Gerindra, BHS menegaskan semangatnya untuk terus memperjuangkan nasib nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat kecil dengan menggunakan pendekatan akademis yang kuat.

 “Kami harap dengan ilmu ini kami bisa lebih memperjuangkan mereka menuju kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Dalam tesisnya, BHS menyoroti urgensi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang sebagai solusi untuk mengatasi potensi overload aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang saat ini sudah mencapai 7 juta TEUs dari kapasitas 10 juta TEUs dengan pertumbuhan 5–7 persen per tahun.

“Jika dibiarkan, dalam waktu kurang dari 10 tahun Tanjung Priok akan mengalami kongesti. Karena itu, Patimban harus berfungsi untuk menopang aktivitas pelabuhan nasional,” jelasnya.

Dengan gelar Magister Ilmu Politik yang kini disandangnya, Bambang Haryo bertekad untuk terus berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis, terutama di bidang transportasi laut dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (dims)

Berita Terbaru

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …