Bambang Haryo Raih Gelar Magister Ilmu Politik di UWKS, Siap Perjuangkan Kebijakan Publik Berbasis Keilmuan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

i

SURABAYA, Bacasaja.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), resmi menyelesaikan studi jenjang Magister Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Dalam sidang tesis yang digelar Minggu (19/10/2025), BHS mempertahankan karyanya berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Laut (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Laut Patimban Tahap Pertama di Kabupaten Subang, Jawa Barat)”.

BHS mengungkapkan rasa bangganya dapat menuntaskan pendidikan di UWKS yang dikenal sebagai salah satu universitas terbaik keempat di Indonesia menurut UniRank. Ia menilai, keilmuan politik yang diperolehnya akan sangat bermanfaat dalam menjalankan tugas-tugas legislasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur kebijakan publik, meskipun dirinya berlatar belakang sarjana teknik.

 “Keilmuan politik ini tentu akan menunjang pekerjaan kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Bambang Haryo.

Sebagai seorang pengusaha dan politisi Partai Gerindra, BHS menegaskan semangatnya untuk terus memperjuangkan nasib nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat kecil dengan menggunakan pendekatan akademis yang kuat.

 “Kami harap dengan ilmu ini kami bisa lebih memperjuangkan mereka menuju kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Dalam tesisnya, BHS menyoroti urgensi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang sebagai solusi untuk mengatasi potensi overload aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang saat ini sudah mencapai 7 juta TEUs dari kapasitas 10 juta TEUs dengan pertumbuhan 5–7 persen per tahun.

“Jika dibiarkan, dalam waktu kurang dari 10 tahun Tanjung Priok akan mengalami kongesti. Karena itu, Patimban harus berfungsi untuk menopang aktivitas pelabuhan nasional,” jelasnya.

Dengan gelar Magister Ilmu Politik yang kini disandangnya, Bambang Haryo bertekad untuk terus berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis, terutama di bidang transportasi laut dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (dims)

Berita Terbaru

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

SURABAYA – Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan terselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi y…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

  Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memberi keterangan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu. (Foto: RRI/Chairul Umam) JAKARTA- Komisi …

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan Pejabat dan Direktur PT Agung Pradana Putra

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan Pejabat dan Direktur PT Agung Pradana Putra

Rabu, 03 Jun 2026 09:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019. T…