Ketua Komisi C DPRD Surabaya Dorong Pengembang Terlibat dalam Program Dandan Omah

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan

i

SURABAYA, Bacasaja.id - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan pentingnya keterlibatan pengembang dalam program Dandan Omah atau bedah rumah yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui awak media, Senin (20/10/2025).

Menurut Eri, kolaborasi antara pemerintah dan pengembang diyakini mampu mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni di Kota Pahlawan.

“Tahun ini Pemkot Surabaya tengah menuntaskan 2.069 unit Dandan Omah untuk warganya. Tahun depan diharapkan jumlahnya bertambah karena melibatkan para pengembang,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Eri menjelaskan, program Dandan Omah selama ini juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini, pusat turut membantu membedah tambahan 187 unit rumah warga.

“Kolaborasi antara pemerintah kota dan pusat ini penting untuk memenuhi hak warga atas hunian yang layak,” tegasnya.

Setiap tahun, Pemkot Surabaya membedah sekitar 2.000 rumah, terutama yang kondisinya membahayakan penghuni dan tidak memenuhi standar kesehatan. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 2.069 unit, seluruhnya dibiayai dari APBD dengan anggaran Rp 89 miliar yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP).

Eri yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya menilai, keterlibatan pengembang dan perusahaan melalui program CSR akan membuat program Dandan Omah makin efektif tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Ini bentuk gotong royong membangun kota. Banyak perusahaan berdiri di Surabaya, dan kalau mereka ikut ambil bagian, tentu hasilnya akan lebih cepat terasa bagi masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, tercatat 7.789 warga Surabaya masih masuk dalam antrean program Dandan Omah. Mereka bisa mengajukan melalui aplikasi maupun lewat mekanisme Musrenbang kelurahan.

Eri menegaskan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) ini tidak boleh dikurangi atau dihapus dalam kondisi apa pun.

“Program ini menyangkut hak dasar warga untuk hidup layak. Karena itu, harus terus dijaga dan diperkuat,” pungkasnya. (dims)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…