SURABAYA - Keluhan motor brebet dan mogok yang diduga akibat Pertalite campur air atau etanol masih menjadi perhatian masyarakat Jawa Timur. Semula keluhan mencuat dari Bojonegoro dan Tuban, lalu meluas ke berbagai daerah, termasuk Surabaya dan Sidoarjo.
Akibatnya, sejumlah bengkel ramai didatangi warga yang motornya mendadak bermasalah setelah pengisian bahan bakar.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mendesak pemerintah provinsi bersama pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menilai, munculnya keluhan serentak ini tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut hajat hidup masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
“Kami mendorong agar pemerintah provinsi dan instansi terkait, baik Pertamina Regional Jatim maupun Dinas ESDM, membuka saluran pengaduan yang mudah dan responsif bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Harisandi dikutip dari laman resmi fraksipksjatim.id, Sabtu 1 November 2025.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim ini menegaskan pentingnya pencatatan sistematis terhadap laporan keluhan serta pengambilan sampel BBM di lapangan untuk memastikan mutu bahan bakar yang beredar.
Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merespons keresahan publik yang kian meluas.
“Setiap laporan keluhan motor brebet setelah isi Pertalite harus dicatat secara sistematis, dan dilakukan sampling BBM di lapangan. Ini merupakan upaya merespons keluhan publik secara serius,” tegasnya.
Selain itu, Harisandi juga meminta agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna kendaraan, khususnya ojek online dan pengendara motor tentang cara mengenali BBM bermasalah dan prosedur resmi pengaduan.
“Walaupun pada kenyataannya para pengguna beli di SPBU sudah yakin aman, tapi lebih afdol kalau ada edukasi. Ini penting agar masyarakat tahu langkah apa yang harus dilakukan jika menemukan kejanggalan pada bahan bakar,” tambahnya.
Menurut Harisandi, kepercayaan publik terhadap Pertamina dan pemerintah daerah sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan cepatnya respons terhadap kasus seperti ini.
Ia pun berharap agar insiden “motor brebet massal” ini dapat segera ditangani dengan profesional dan transparan, demi menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di Jawa Timur. (*)
Editor : Redaksi
