SURABAYA — Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama 63 kepala puskesmas se-Kota Surabaya, Selasa (4/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D Lutfiyah membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang ditemukan di lapangan serta masukan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada dewan.
Pertemuan tersebut juga menjadi forum evaluasi atas penggunaan anggaran APBD dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di setiap puskesmas. Para legislator ingin memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat paling dasar.
Anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, menyoroti adanya kesenjangan cukup besar dalam pendapatan antar-puskesmas.
“Ada puskesmas yang pendapatannya bisa mencapai Rp5 sampai Rp6 miliar per tahun, seperti Puskesmas Sidotopo Wetan dan Simo Mulyo. Tapi ada juga yang hanya sekitar Rp800 juta karena wilayahnya kecil dan jumlah penduduknya sedikit,” jelasnya.
Menurut Michael, ketimpangan ini berpotensi memengaruhi kemampuan puskesmas dalam mengembangkan layanan dan fasilitas bagi masyarakat. Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada sejumlah puskesmas yang mampu berinovasi dengan keterbatasan anggaran.
“Kami menemukan beberapa puskesmas yang tetap bersemangat memberikan layanan terbaik. Misalnya dengan program pelayanan lansia dan kesehatan anak yang dikemas secara kreatif dan humanis,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa kepala puskesmas juga melaporkan berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari kekurangan tenaga medis, keterbatasan alat kesehatan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Komisi D menegaskan akan menindaklanjuti temuan dan masukan tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta instansi terkait lainnya, agar pemerataan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Surabaya dapat segera terwujud.
“Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan publik di bidang kesehatan. Maka, dukungan anggaran dan kebijakan yang adil sangat penting agar tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan,” pungkas dr. Michael. (dims)
Editor : Redaksi
