Ketua Fraksi PKS Desak BPBD Surabaya Waspada dan Pahami Titik Rawan Banjir

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyo Siswo Utomo
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyo Siswo Utomo

i

SURABAYA – Ancaman banjir di tengah cuaca ekstrem kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi A sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Cahyo Siswo Utomo, menegaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya harus lebih tanggap dan memahami secara detail peta titik-titik rawan genangan di kota ini.

Menurut Cahyo, kesiapsiagaan aparat BPBD tidak bisa hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Lembaga tersebut, tegasnya, semestinya memiliki data komprehensif dan real time terkait kawasan rawan bencana — mulai dari titik genangan air, potensi longsor, hingga area berisiko tinggi terhadap keselamatan warga.

“Kami berharap BPBD benar-benar mengetahui dan memantau titik-titik rawan. Jangan menunggu genangan meluas baru turun tangan. Respons cepat dan pemetaan akurat itu mutlak,” ujar Cahyo kepada Lentera Today, Jumat (7/11/2025).

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa sejumlah kawasan di Surabaya sudah berulang kali menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur. Bahkan, tak sedikit warga yang menjadi korban akibat terperosok ke kubangan yang tak terlihat.

“Ketika cuaca ekstrem terjadi, petugas BPBD harus sudah berada di lapangan. Jangan sampai ada korban karena kelalaian atau keterlambatan respon. Mitigasi harus diperkuat, bukan hanya formalitas laporan,” sindirnya.

Cahyo menilai, kecepatan dan ketepatan BPBD dalam merespons cuaca ekstrem akan menjadi indikator utama efektivitas lembaga tersebut di mata publik. Ia juga meminta Pemkot Surabaya memastikan seluruh perangkat daerah terkait saling terintegrasi dalam sistem peringatan dini agar langkah mitigasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Diketahui, hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Surabaya pada Rabu (5/11/2025) sore menyebabkan 23 pohon tumbang dan genangan di sejumlah titik.

Kondisi ini menandakan kesiapsiagaan pemerintah kota masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi terjadi dalam beberapa pekan ke depan. (dims)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…