PKS Soroti Aset Mangkrak, Minta Pemkot Lebih Agresif Dongkrak PAD

SURABAYA, Bacasaja.id— Fraksi PKS DPRD Surabaya menyoroti masih banyaknya aset daerah yang dinilai mangkrak dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersikap lebih agresif dalam mengoptimalkan aset serta memperkuat sektor pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp1,3 triliun.

“Kita mendukung dan mendorong Pemkot Surabaya untuk punya kreativitas dalam menambah PAD,” ujar Cahyo, Senin (17/11).

Rabu, 28 Okt 2026 11:14 WIB

Sumpah Pemuda 2026, Akmarawita Kadir Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan Gen Z

Ia menilai penguatan PAD tidak cukup bergantung pada penambahan titik reklame dan pemanfaatan aset semata. Pemkot, kata dia, perlu memberi perhatian lebih pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hingga kini potensinya masih besar namun belum tergarap optimal.

“Kalau Pemkot ingin menguatkan aset dan titik reklame itu bisa, tetapi tetap harus fokus pada sektor pajak PBB yang masih cukup tinggi potensinya,” tegasnya.

Sabtu, 24 Okt 2026 20:58 WIB

Wakil Ketua DPRD Minta Penertiban Pasar Buah Tanjungsari 77 Ditunda

Cahyo juga menekankan pentingnya pengelolaan serius terhadap aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan. Ia membuka peluang model kerja sama dengan tenan-tenan besar selama tidak berbenturan dengan regulasi yang berlaku.

“Aset pemerintah kota itu cukup banyak, bisa lebih kreatif untuk dioptimalkan,” kata Cahyo.

Sabtu, 24 Okt 2026 13:03 WIB

Arjuna Rizki, Anggota DPRD Surabaya Siapkan Gugatan Perdata Usai Temui Keluarga Korban Anak Difabel

Di sisi lain, ia mengingatkan Pemkot agar rencana penambahan titik reklame tetap mematuhi aturan lingkungan, khususnya kawasan hijau yang dilindungi.

Menurut PKS, optimalisasi aset, penguatan basis pajak PBB, dan penataan manajemen reklame harus menjadi satu paket strategi fiskal agar Surabaya mampu mempertahankan kemandirian pendapatan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. (dims)

Editor : Redaksi