DPRD Surabaya : Anggaran RW Harus Tekan Pengangguran Pemuda dan Kemiskinan Kampung

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo

i

SURABAYA - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menegaskan bahwa anggaran berbasis RW yang disiapkan Pemkot bertujuan langsung menurunkan pengangguran pemuda dan mengurangi kemiskinan keluarga.

“Ketika anggaran ini berjalan hingga kecamatan, kelurahan, sampai RW, targetnya pada akhir 2026 dua indikator itu harus turun,” ujarnya, Rabu (26/11/2026).

Rp35 Juta per RW untuk Program Pemuda

Anggaran dihitung berdasarkan kebutuhan keluarga, namun teknis pelaksanaan menggunakan struktur RW. Setiap RW mendapat Rp5 juta per bulan selama tujuh bulan, total Rp35 juta.

“Ini khusus untuk pemuda,” tegas Cahyo.

Kelompok pemuda dari berbagai unsur boleh mengajukan proposal, tidak hanya karang taruna. Proposal menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Penyesuaian Anggaran Antar-RW

Jika ada RW tanpa pengangguran atau keluarga miskin, anggaran bisa dialihkan ke RW lain dalam satu kelurahan agar tepat sasaran.

“Koordinator kelurahan harus mampu mengatur. Kalau satu RW lebih butuh, RW lain bisa disinkronkan. Kampung tematik pun bisa digabung supaya saling menguatkan,” jelasnya.

Ia mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pemuda—mulai produksi, pemasaran digital, hingga distribusi.

Pemuda Diminta Mulai Bersiap

Cahyo mengingatkan bahwa program baru ini pasti menimbulkan dinamika, sehingga diperlukan komunikasi yang baik.

“Pemuda hari ini calon pemimpin masa depan. Kalau mereka bisa berkolaborasi, masa depan Surabaya lebih kuat,” katanya.

Memasuki akhir 2025, ia meminta pemuda mulai memetakan potensi kampung, menyusun program, dan mengkonsolidasikan kelompok masing-masing untuk menyambut implementasi anggaran. (dims)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…