SURABAYA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengingatkan bahwa kebijakan larangan siswa SMP membawa kendaraan bermotor harus dibarengi langkah konkret dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, khususnya dalam penyediaan transportasi publik yang memadai bagi pelajar.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah berada di jalur yang tepat demi meningkatkan keselamatan siswa. Namun, tanpa dukungan fasilitas transportasi yang cukup, aturan tersebut berisiko tidak berjalan efektif di lapangan.
“Anak memang tidak boleh membawa kendaraan sendiri, tapi juga harus menyiapkan solusi. Siswa perlu alternatif yang aman dan mudah dijangkau,” ujar Ajeng, Rabu (8/4/2026).
Ajeng menyoroti keterbatasan armada bus sekolah yang saat ini tersedia. Sejak 2023, jumlah bus sekolah di Surabaya disebut masih sekitar sembilan unit, angka yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan pelajar di berbagai wilayah.
“Kapasitasnya masih sangat terbatas. Dengan luas wilayah dan jumlah pelajar yang besar, sembilan bus jelas belum mencukupi,” tegasnya.
Anggota Komisi D ini mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menambah armada serta memperluas jangkauan layanan bus sekolah agar bisa menjangkau kawasan yang selama ini belum terlayani.
Ia menekankan bahwa penyediaan transportasi yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bagian penting dari perlindungan siswa. Tanpa dukungan fasilitas tersebut, potensi pelanggaran kebijakan dinilai masih akan terjadi karena keterbatasan pilihan bagi pelajar.
“Kalau fasilitasnya belum siap, siswa bisa saja tetap nekat membawa motor. Ini yang harus diantisipasi,” ungkapnya.
Ajeng berharap Pemkot tidak berhenti pada kebijakan larangan semata, tetapi juga menghadirkan sistem transportasi pelajar yang terintegrasi, aman, dan merata di seluruh penjuru kota.
“Intinya, keselamatan siswa harus ditopang dengan kebijakan yang utuh, aturan tegas dan fasilitas yang benar-benar siap,” pungkasnya. (dim)
Editor : Redaksi
