Proyek Pemkot Surabaya Bikin Warganya Tewas, Kepala DSDABM dan Kontraktor Terancam Diproses Hukum

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri
Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri

i

SURABAYA- Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan pihaknya segera memanggil penanggungjawab proyek gorong-gorong di depan Plaza Marina Surabaya, Jalan Margorejo Indah. Kebijakan ini diambil DPRD karena proyek itu menelan korban jiwa pada Jumat (12/6/2026) lalu.

 “Menyikapi kejadian saat ini, bahwa setiap proyek tidak boleh mencelakakan seluruh pengguna jalan. Oleh sebab itu nanti akan kita panggil untuk mereka bertanggung jawab,” kata Syaifuddin, Selasa (16/6/2026), dikutip dari suara Surabaya.

Syaifuddin menjelaskan, setiap proyek konstruksi jalan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Penyedia jasa atau kontraktor wajib memasang rambu peringatan dini, barikade, dan informasi proyek di area ruang milik jalan.

“Maka ketika ada kegiatan proyek itu harus ada sarana pengaman, yaitu jaring pengaman dan barier. Atau sarana penutup agar diketahui oleh banyak publik atau pengendara. Termasuk nilai proyek, anggaran, transparansi itu harus. Ketika ini melanggar akan kita selidiki dan diproses secara hukum, karena pengguna jalan dilindungi UU,” jelasnya.

Ia menerangkan, pengaman harus memenuhi syarat agar orang tidak mudah terperosok atau celaka, salah satunya lampu.

“Kita juga apresiasi niat baik Pak Wali sigap dan tidak memberiakan toleransi manakala itu mengganggu dan merugikan pengguna jalan,” ujarnya.

Ia minta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk memantau seluruh proyek gorong-gorong.

“Jangan sampai mengganggu atau membahayakan pengguna jalan, utamanya di jalan raya. Harus ada pertanggungjawaban kepada korban. Kalau proses ditemukan, maka korban harus diperhatikan secara moril bagaimana melaksanakan kegiatan harus dibantu, santunan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Hukumnya juga harus dilaksanakan pemerintah kota, manakala kontraktor tidak patuh,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, atas kejadian itu, Eri meminta agar dilakukan evaluasi ke depannya oleh pihak proyek atau dinas terkait, soal keamanan di sekitar galian. 

Berita Terbaru

PATGULIPAT DINAS ESDM JATIM: Kasus Pungli Belum Tuntas, Kini Disorot DPRD Terkait Temuan BPK

PATGULIPAT DINAS ESDM JATIM: Kasus Pungli Belum Tuntas, Kini Disorot DPRD Terkait Temuan BPK

Selasa, 16 Jun 2026 20:51 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 20:51 WIB

SURABAYA – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait lemahnya pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur …

WNI Disiksa Majikannya di Malaysia, Begini Reaksi Keras DPR RI: Pelaku Harus Dihukum!

WNI Disiksa Majikannya di Malaysia, Begini Reaksi Keras DPR RI: Pelaku Harus Dihukum!

Selasa, 16 Jun 2026 18:03 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 18:03 WIB

JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di…

Kirab Pusaka, Jamasan, Buceng Purak di Grebeg Suro Tetap Pikat Hati Masyarakat

Kirab Pusaka, Jamasan, Buceng Purak di Grebeg Suro Tetap Pikat Hati Masyarakat

Selasa, 16 Jun 2026 17:40 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 17:40 WIB

PONOROGO- Antusiar masyarakat menyaksikan Kirab Pusaka Lintasan Sejarah di setiap gelaran Grebeg Suro tidak pernah surut. Warga memenuhi sepanjang rute kirab…

Bikin Bangga Surabaya, Reog Purbaya Raih Juara Nasional FNRP 2026

Bikin Bangga Surabaya, Reog Purbaya Raih Juara Nasional FNRP 2026

Selasa, 16 Jun 2026 15:32 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 15:32 WIB

SURABAYA- Perkumpulan Unit-Unit Reog Kota Surabaya (Purbaya) berhasil mengharumkan nama Kota Pahlawan setelah meraih Juara 3 Penyaji Terbaik dalam Festival …

KPK Dalami Pengakuan John Field Soal Aliran Uang ke Oknum Bea Cukai

KPK Dalami Pengakuan John Field Soal Aliran Uang ke Oknum Bea Cukai

Selasa, 16 Jun 2026 13:22 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 13:22 WIB

JAKARTA– KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan DJBC. Keterangan tersebut termasuk p…

Bos Maktour Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Langkah Tegas

Bos Maktour Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Langkah Tegas

Selasa, 16 Jun 2026 13:18 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 13:18 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk menghadirkan Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Ini d…