BACASAJA.ID - Kemelut di Partai Demokrat tampaknya akan terus bergulir. Apalagi, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak akan membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait isu kudeta partai.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pihaknya telah menerima surat Ketua Umum Partai Demokrat untuk Presiden Joko Widodo terkait adanya dugaan gerakan yang mencoba merebut kepemimpinan di partai berlambang Mercy itu. Namun, Pratikno menegaskan Presiden tak akan ikut campur dalam masalah internal partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden ke-6 RI.
"Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai," ujar Pratikno secara virtual, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Menurut dia, Presiden tak perlu masuk dalam polemik di internal Partai Demokrat. Dia menilai Partai Demokrat memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan masalah di internalnya. "Itu rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur dalam AD-ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga)," tutur dia.
BACA JUGA: Beredar Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, Dikaitkan Isu Kudeta Demokrat
Sebelumnya, AHY menuding ada gerakan yang mencoba merebut kepemimpinannya di Partai Demokrat. Berdasarkan kesaksian pimpinan dan kader partainya, aktor 'kudeta' berasal dari kader dan nonkader.
AHY mencurigai lima orang. Di antaranya satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi, satu kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu, dan beberapa orang dari nonkader.
AHY mengatakan seorang nonkader itu merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Joko Widodo. Sehingga, dia meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Jokowi.
BACA JUGA: AHY Lovers Demokrat Jombang Salurkan Bantuan Terdampak Banjir
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu telah melayangkan surat kepada Jokowi ihwal dugaan adanya menteri yang terlibat dalam upaya merebut kursi kepemimpinan di Partai Demokrat. Dia menyebut pejabat penting itu turut mendukung gerakan tersebut.
AHY mengaku sempat tidak percaya dengan nama-nama tokoh penting yang dilaporkan sejumlah saksi. Namun, lebih dari delapan saksi telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar langsung rencana-rencana yang akan dilakukan. (med/L1)
Editor : Redaksi
