Bahas BPR, Rapim DPRD - Pemkab Trenggalek Berlangsung Alot

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana Rapat Pimpinan DPRD Trenggalek.
Suasana Rapat Pimpinan DPRD Trenggalek.

i

BACASAJA.ID - Rencana merger 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab Trenggalek dibawa ke meja Rapat Pimpinan DPRD. Sama dengan rapat-rapat sebelumnya penggabungan BPR Jwalita dan BPR Bangkit Prima Sejahtera (BPS) berjalan alot.

Hal ini dipicu penggabungan aset keduanya. Pimpinan DPRD Trenggalek masih belum puas terhadap pencatatan aset BPR Bangkit Prima Sejahtera, pasalnya banyak anggaran yang digelontorkan Pemkab Trenggalek guna penyertaan pada Bank ini, yang kini semakin menyusut asetnya.

Dalam perjalannya BPS menjadi bank yang tidak sehat secara keuangan, bahkan pemkab selalu merugi senyampang perjalanan mendirikan bank ini.

Bahkan penyertaan modal terhadap bank ini sempat menjadikan permasalahan hukum dan menyeret sejumlah nama menjadi tersangka.

Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek usai rapat ini bersama eksekutif menerangkan bawasannya rapat kali ini merupakan rapat koordinasi antar pimpinan.

"Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan karena dalam pembahasan berjalan alot," ujarnya, Kamis (18/2/2021).

"Penggabungan ini," lanjut politisi PDIP tersebut, "tersisa satu pasal tentang keuangan dari kedua BPR," lanjutnya.

Karena masih belum puas dengan aset yang tercatat, Pansus II meminta ada hasil audit independen. Dengan begitu pencatatan aset PT. BPS bisa jelas dan diterima semua pihak.

"Untuk audit internal BPR Jwalita dinyatakan tidak ada masalah, namun neraca aset untuk PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera belum ada," imbuh imbuh politisi Partai Banteng Moncong Putih itu.

Berdasar hasil rapim ini baik DPRD dan eksekutif bersepakat untuk melakukan audit independen, sehingga neraca aset yang dimiliki PT. BPS punya kejelasan. Dengan begitu tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Sebenarnya Pemkab Trenggalek diberikan batas akhir OJK hingga tanggal 25 Februari. Namun dikarenakan ada permasalahan ini (satu pasal yang belum terselesaikan) kita meminta kepada eksekutif untuk bersurat meminta perpanjangan.

"Intinya pansus tidak yakin hasil audit independen. Sehingga perlu wasit dari luar (audit independen). Dengan begitu hasilnya bisa diterima semua pihak," tutupnya.(g/j/rg4)

Tag :

Berita Terbaru

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

SURABAYA- Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak di bawah umur kembali mencuat. Praktik ini diduga melibatkan seorang pria bernama FR alias FRA,…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

SURABAYA – Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan terselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi y…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…