Bahas BPR, Rapim DPRD - Pemkab Trenggalek Berlangsung Alot

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana Rapat Pimpinan DPRD Trenggalek.
Suasana Rapat Pimpinan DPRD Trenggalek.

i

BACASAJA.ID - Rencana merger 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab Trenggalek dibawa ke meja Rapat Pimpinan DPRD. Sama dengan rapat-rapat sebelumnya penggabungan BPR Jwalita dan BPR Bangkit Prima Sejahtera (BPS) berjalan alot.

Hal ini dipicu penggabungan aset keduanya. Pimpinan DPRD Trenggalek masih belum puas terhadap pencatatan aset BPR Bangkit Prima Sejahtera, pasalnya banyak anggaran yang digelontorkan Pemkab Trenggalek guna penyertaan pada Bank ini, yang kini semakin menyusut asetnya.

Dalam perjalannya BPS menjadi bank yang tidak sehat secara keuangan, bahkan pemkab selalu merugi senyampang perjalanan mendirikan bank ini.

Bahkan penyertaan modal terhadap bank ini sempat menjadikan permasalahan hukum dan menyeret sejumlah nama menjadi tersangka.

Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek usai rapat ini bersama eksekutif menerangkan bawasannya rapat kali ini merupakan rapat koordinasi antar pimpinan.

"Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan karena dalam pembahasan berjalan alot," ujarnya, Kamis (18/2/2021).

"Penggabungan ini," lanjut politisi PDIP tersebut, "tersisa satu pasal tentang keuangan dari kedua BPR," lanjutnya.

Karena masih belum puas dengan aset yang tercatat, Pansus II meminta ada hasil audit independen. Dengan begitu pencatatan aset PT. BPS bisa jelas dan diterima semua pihak.

"Untuk audit internal BPR Jwalita dinyatakan tidak ada masalah, namun neraca aset untuk PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera belum ada," imbuh imbuh politisi Partai Banteng Moncong Putih itu.

Berdasar hasil rapim ini baik DPRD dan eksekutif bersepakat untuk melakukan audit independen, sehingga neraca aset yang dimiliki PT. BPS punya kejelasan. Dengan begitu tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Sebenarnya Pemkab Trenggalek diberikan batas akhir OJK hingga tanggal 25 Februari. Namun dikarenakan ada permasalahan ini (satu pasal yang belum terselesaikan) kita meminta kepada eksekutif untuk bersurat meminta perpanjangan.

"Intinya pansus tidak yakin hasil audit independen. Sehingga perlu wasit dari luar (audit independen). Dengan begitu hasilnya bisa diterima semua pihak," tutupnya.(g/j/rg4)

Tag :

Berita Terbaru

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …