Vaksin Nusantara Terhalang BPOM, Ahli Unair: Ada yang Salah!

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Guru Besar Biologi Molekuler Unair Prof. Chairul Anwar Nidom (dokumentasi pribadi)
Guru Besar Biologi Molekuler Unair Prof. Chairul Anwar Nidom (dokumentasi pribadi)

i

BACASAJA.ID -Vaksin Nusantara (Vaknus) menjadi perdebatan publik, setelah dinyatakan tak bisa lanjut ke uji klijis tahap dua. Namun para ahli tak menyerah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini mengumumkan pembuatan Vaksin Nusantara (Vaknus) tidak sesuai protap dalam pembuatan vaksin pada umumnya. Maka, vaknus tidak bisa lanjut ke tahap uji klinis II.

Pengumuman BPOM nyatanya tidak membuat para peneliti menjadi pasrah. Sebab, penelitian ini termasuk hal baru di dunia, yakni menggunakan dendritik untuk virus infeksi.

BPOM menyatakan Vaknus gagal karena ada efek samping sampai 71 persen. Hal ini diketahui oleh Guru Besar Biologi Molekuler Unair Prof. Chairul Anwar Nidom, melalui media sosial, karena saat dengar pendapat dengan DPR dirinya tidak ikut.

“Nah di sana tim peneliti dari Undip itu memaparkan hasilnya. Jadi menurut saya gagal karena ada efek samping 71 persen itu pembohongan publik. Jadi, kayaknya pihak BPOM ini salah membaca. Nah saya akan membagi permasalahan ini dengan grade 1, 2 dan 3. Kalau grade 1 dan 2 sama dengan kipi (efek samping pasca vaksin. Seperti pegel, ngantuk dan lain sebagainya),” ungkap Prof. Nidom, Minggu (18/4/2021).

BPOM mengatakan, grade 3 ini ada hypertarinia. Kemudian ada BUN (Blood Urea Nitorgen). Kemudian ada kolestrol. “Lalu saya mencoba meneliti lagi dan konfirmasi data dari Undip. Ternyata yang grade 3 hanya kolestrol. Nah kolestrol ini terjadi karena si pasien pada malam harinya tidak puasa. Ini hal yang wajar. Karena pasti ada kecenderungan kolestrol meningkat kan?,” ujar Prof. Nidom, yang sekaligus Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Covid – 19

Menurut Prof. Nidom, penelitian Vaknus ini adalah sebuah teknologi baru yang harus dikembangkan secara berkala. “Jadi pandemi ini ada berkahnya juga, yakni perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Salah satunya ide mengembangkan vaksin kanker menjadi vaksin infeksi. Kalau ini sudah berhasil vaksin konvensional akan mengalami revolusi,” terangnya.

Disinggung soal bagaimana tanggapan tentang penilaian BPOM, Prof. Nidom menjelaskan, bahwa protokol yang digunakan pasti berbeda. Ia khawatir konsep dasar tidak pernah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga ada perbedaan model vaknus dan vaksin konvensional.

Contoh vaksin konvensional ada uji pada binatang. Sedangkan Vaknus tidak ada. Sebab, bahan vaknus ada 3 bahannya. Dendritik orang divaksin, antigen covid dan bakal penumbuh.

Berbeda dengan vaksin konvensional yang memakai berbagai macam bahan kimia. Sehingga harus dicoba ke hewan. Apakah campuran vaksin konvensional menyebabkan kercaunan atau tidak.

Prof. Nidom menegaskan, bahwa Vaknus harus memiliki protokol sendiri. Kalau belum ada protokolnya harus dirundingkan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

“Kalau BPOM bersikap seperti ini, menggunakan protokol vaksin konvensional ya tidak bisa berkembang ilmu pengetahuan. Kapan kita maju? Kapan peneliti kita bisa menghasilkan inovasi? Memang WHO sendiri belum ada protokol dendritik untuk virus infeksi. Adanya untuk kanker. Nah ini kan kesempatan untuk merundingkan apa yang kita sepakati. Kalau ini berhasil protokolnya pasti akan ditiru oleh negara lain,” tandasnya. (byta).

Berita Terbaru

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

POLDA SULBAR– Personel Polda Sulbar yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Zebra Marano 2026 melakukan pengaturan arus lalu lintas di J…